Ini Dia Profil Anggota Legislatif 2014-2019

Pada Rabu 1 Oktober 2014 lalu anggota DPR dan DPD RI periode 2014- 2019 resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebelum memulai tugas-tugasnya. Sebanyak 560 anggota DPR RI, terdiri dari 463 laki-laki dan 97 perempuan; dan 132 anggota DPD RI, yang terdiri dari 98 laki-laki dan 34 perempuan, itu pun kini telah menyandang gelar mulia sebagai wakil rakyat.

Ada daftar panjang harapan kepada para anggota baru untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puskapol FISIP UI melakukan riset tentang profil anggota legislatif, dan persepsi pemilih terhadap caleg di DKI Jakarta. Ada beberapa temuan penting yang menunjukkan optimisme sekaligus pesimisme terhadap kinerja legislatif 5 tahun ke depan. Berikut ini petikannya:

Foto:Wihdan HIdayat/Republika

GAMBARAN UMUM

1. Secara umum jumlah keterpilihan pe rempuan sebagai anggota legislatif hasil Pemilu 2014 mengalami penurunan di bandingkan Pemilu 2009. Berikut per olehan kursi anggota legislatif 2014- 2019:

< DPR RI :

Perempuan 97 (17,3%),

Laki-laki 483 (86,3%),

Total 560 kursi.

< DPD RI

:Perempuan 34 (25,8%),

Laki-laki 98 (74,2%),

Total 132 kursi.

< DPRD

:Perempuan 335 (15,85%), Provinsi

Laki-laki 1.779 (84,5%),

Total 2.114 kursi (33 provinsi).

< DPRD Kabupaten/Kota :

Perempuan 2.406 (14,2%),

Laki-laki 12.360 (85,8%),

Total 14.410 kursi (403 Kab/Kota).

Dari data itu, yang mengalami kenaikan jumlah kursi perempuan hanya pada DPRD kabupaten/kota dengan kenaikan sekitar 2%. Sementara di DPD, DPR, dan DPRD provinsi mengalami penurunan jumlah kursi perem puan.

2. Dari 33 DPRD provinsi, ada satu DPRD pro vinsi yang kursi perempuannya mencapai 30% lebih, yaitu DPRD Sulawesi Utara. Dari 45 kursi, terdapat 14 anggota pe rempuan (31%). Hal ini menunjukkan kenaikan dari periode lalu di mana kursi perempuan di DPRD Sulut adalah 22,22%. Sementara DPRD Maluku yang pada 2009-2014 tertinggi jumlah perem puan nya (31%), me nga lami penurunan jumlah kur si menjadi 26,67% atau 12 kursi dari 45.

3. Dari 403 DPRD kab/kota, ada 20 DPRD yang jumlah kursi perempuan mencapai di atas 30%. Kursi perempuan yang tertinggi ada di DPRD Kab. Minahasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi). Berikutnya adalah di DPRD Barito Selatan – Kalimantan Tengah (40% atau 10 dari 25 kur si) dan DPRD Depok – Jawa Barat (40% atau 20 dari 50 kursi). Jika dibandingkan dengan data 2009, ada kenaikan jumlah DPRD kabupaten/kota yang mencapai lebih dari 30% anggota perempuan. Dari data 2009, hanya 8 DPRD kabupaten/kota yang di atas 30%.

4. Untuk keterpilihan perempuan di DPD, dari 33 provinsi, ada 11 provinsi (33%) yang sama sekali tidak ada anggota perempuan terpilih. Yaitu Aceh, Lampung, Bangka Beliteung, Kep Riau, Bali, NTT, Kal tim, Sulsel, Sulbar, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu ada 9 provinsi yang keterpilihan perempuan mencapai 50% lebih (minimal 2 dari 4), yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, NTB, Kalbar, Sulut, Gorontalo, dan Maluku.

5. Hasil Pemilu Legislatif 2014 menun juk kan tidak adanya partai yang men domi nasi perolehan kursi di DPR RI. Perolehan kursi paling tinggi dicapai oleh PDI-P (19.46%), disusul Golkar (16,25%), dan Gerindra (13,03%). Jumlah kursi masing-masing partai menengah juga menunjukkan selisih tipis (kurang dari 2 % antarpartai). Hal ini menunjukkan kekuatan partai-partai politik di parlemen semakin berimbang.

6. Perolehan kursi perempuan di parlemen yang terbesar berasal dari PDIP (21,65%), disusul oleh Golkar (16,49%), dan Partai Demokrat (13,40%). Jumlah kursi terkecil perempuan di parlemen berasal dari PKS, yakni 1 perempuan dari 40 orang (1,03%).

7. Dibandingkan dengan tahun 2009, pe nurunan jumlah perolehan kursi perem puan di DPR RI paling signifikan terjadi pada Partai Demokrat (turun 22). Se men tara itu, ke naikan jumlah perolehan kursi perem puan di DPR RI paling banyak terjadi di Partai Gerindra (naik 7), diikuti oleh PDIP dan PPP (masing-masing naik 5).

8. Calon DPR RI dengan nomor urut 1 masih mendominasi keterpilihan sebagai ang gota legislatif. Data hasil Pemilu 2014 dan 2009 menunjukkan sebagian besar caleg yang terpilih (di kisaran 60%) berada pada nomor urut 1.

9. Sebagian besar caleg terpilih adalah ang gota baru (57%) dengan sebaran yang cen derung sama pada anggota laki-laki (56% baru) dan anggota perempuan (60% baru).

BASIS KETERPILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

1. Survei Puskapol UI menemukan empat macam basis keterpilihan anggota DPR dan DPD yaitu: keterpilihan kembali in kumben, anggota DPR/DPRD/DPD, latar be lakang sebagai elite ekonomi, dan jaringan kekerabatan dengan elite politik.

2. Di DPR RI, sebanyak 242 orang (43.2%) adalah inkumben. Mayoritas dari inkum ben adalah anggota laki-laki (84% atau 203 orang) sementara anggota perem puan hanya 16,1% (39 orang). Partai de ngan persentase anggota inkumben ter besar berturut-turut adalah PKS (68%), Demokrat dan PPP (masing-masing 54%), PAN (53%). Sedangkan partai de ngan persentase anggota baru terbanyak adalah Partai Nasdem (97%, baru sekali mengikuti pemilu) dan Partai Gerindra (84%).

3. Untuk anggota DPD, sebanyak 40,2% (53 dari total 132 orang) adalah inkumben se mentara 59,8% (79 dari 132 orang) adalah ang gota baru. Dari 53 inkumben, anggota laki-laki sebanyak 66% (35 orang) dan pe rempuan 34% (18 orang). Artinya, jum lah ang gota inkumben laki-laki ham pir dua ka li lipat lebih banyak dibandingkan perempuan.

4. Sebanyak 15% anggota DPR 2014-2019 berasal dari anggota DPD/DPRD. Signi fikannya jumlah anggota yang berasal dari DPRD menunjukkan sinyal positif da lam proses rekrutmen partai yang meli hat pada rekam jejak dan basis konstituen di daerah. Sehingga, bisa memunculkan kesinam bungan proses kaderisasi partai di daerah dan nasional. Dari anggota DPR RI yang basis keterpilihannya dari ang gota DPD/DPRD, mayoritas adalah ang gota lakilaki (83,5%). Sedangkan untuk anggota DPD terpilih yang mantan ang gota DPR/DPRD sebanyak 62 orang atau 47%, yang mayoritas adalah laki-laki (82% atau 51 orang).

5. Sebanyak 29% anggota DPR RI memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha). Dari jumlah itu, hampir se luruhnya adalah anggota laki-laki (91,4%). Hal ini mengindikasikan kekuatan finan sial mayoritas dimiliki oleh anggota laki-laki. Sementara di DPD, terdapat 10,6% atau 14 orang anggota yang memiliki latar belakang elite ekonomi. Dari jumlah itu, sebagian kecil adalah perempuan (36%) dan lainnya laki-laki (64%).

6. Jaringan kekerabatan dengan elite politik sebagai salah satu basis keterpilihan anggota legislatif merupakan fenomena yang harus disikapi secara serius. Mes kipun jumlahnya belum terlihat besar di bandingkan basis keterpilihan yang lain nya, hal ini mencerminkan sempitnya ba sis rekrutmen politik baik yang dilakukan partai politik (DPR ) maupun jalur perseorangan (DPD).

Di DPR terdapat 13,8% (77 orang dari 560) teridentifikasi memiliki jaringan keke rabatan dengan elite politik. Dari jumlah tersebut, ada 53% laki-laki (41 orang) dan 47% perempuan (36 orang).

Sedangkan di DPD terdapat 15% (20 orang dari 132) yang teridentifikasi me miliki jaringan kekerabatan dengan elite politik. Mayoritas adalah anggota perem puan (13 orang atau 65%) dan anggota laki-laki hanya 7 orang (35%).

Fenomena jaringan kekerabatan di balik keterpilihan anggota legislatif mencer minkan pencalonan yang rawan politik transaksional yang melibatkan segelintir orang dalam partai (potensi terjadinya "politik dinasti"). Selain itu, fenomena kekerabatan juga cenderung meng hilang kan otonomi individu anggota legislatif dalam kerja-kerja perwakilan akibat pengaruh pertalian keluarga dengan elite politik yang berkuasa. 7. Mencermati profil dan basis keterpilihan anggota legislatif DPR RI 2014-2019, sangat berpeluang kuatnya dominasi frak si atas otonomi anggota. Hal ini ter uta ma disebabkan oleh pola basis rekrut men yang mengandalkan kekuatan finan sial dan kekerabatan untuk men dukung elek tabilitas yang tinggi. Antara lain di tunjukkan oleh 7 dari 77 anggota terpilih yang memiliki jaringan kekerabatan ter ma suk dalam 10 besar peraih suara tertinggi.

Selain itu, kecenderungan semakin kuat nya dominasi fraksi atas anggota legislatif ditunjukkan pula oleh berimbangnya jumlah inkumben terpilih dan anggota baru terpilih. Sebagian inkumben yang tidak terpilih dapat diidentifikasi sebagai anggota yang kritis terhadap posisi dan kebijakan partai/fraksi. Dengan kondisi ini, harapan agenda reformasi parlemen dan lahirnya kebijakan yang pro ke pentingan publik akan berhadapan de ngan kepentingan oligarki (elite politik/ fraksi).

***

PROFIL ANGGOTA DPR RI 2014-2019

PERBANDINGAN JUMLAH KURSI PARPOL HASIL PEMILU 2009 DAN 2014

PARTAI 2009 2014

Nasdem 35

PKB 28 47

PKS 57 40

PDIP 94 109

Golkar 106 91

Gerindra 26 73

Demokrat 149 61

PAN 46 49