JAKARTA – Perbankan syariah dinilai perlu memperbesar porsi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi, pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Pengamat ekonomi syariah Universitas Indonesia, Niken Iwani Surya Putri mengatakan, beberapa bank syariah memang sudah mulai masuk ke pembiayaan infrastruktur. Namun, masih dalam skala kecil dengan skema sindikasi.
Niken mengatakan, perbankan syariah sulit masuk ke pembiayaan infrastruktur skala besar, karena masih terbatasnya aset. "Kendala bank syariah untuk masuk ke infrastruktur besar adalah aset, dan sindikasi juga belum bisa terlalu banyak, sehingga lebih mudah lewat penerbitan sukuk," ujar Niken kepada Republika.
Niken mengatakan, sukuk menjadi salah satu instrumen alternatif pembiayaan syariah untuk membangun infrastruktur. Namun, sukuk untuk infrastruktur diterbitkan oleh pemerintah, sehingga peran perbankan syariah dalam pembangunan infrastruktur masih belum besar.
Sementara itu, konversi dan spin off unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah tidak bisa langsung memperbesar porsi dukungan perbankan syariah dalam pembangunan infrastruktur.
"Begitu spin off harus tunggu dulu, jangan langsung digeber untuk masuk ke pembiayaan infrastruktur," kata Niken.
Menurut Niken, setelah spin off, UUS akan mulai belajar untuk mandiri dan tidak bergantung lagi kepada induk. Oleh karena itu, jangan langsung dibebankan dengan ekspektasi tinggi, karena mereka membutuhkan waktu berjalan secara mandiri terlebih dahulu.
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Bank Jatim, Tony Sudjiaryanto mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jawa Timur saat ini sedang masif. Namun, UUS Bank Jatim belum masuk ke pembiayaan infrastruktur tersebut karena asetnya masih kecil.
Satu-satunya cara agar bank syariah dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yakni dengan melakukan sindikasi.
"Ada sindikasi tapi tidak terlalu besar, mungkin yang syariah bisa ikut pembiayaan infrastruktur yang menengah saja sekitar Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar," ujar Tony.
Menurut Tony, pembiayaan infrastruktur bank syariah melalui skema sindikasi memiliki risiko lebih kecil karena ditanggung secara bersama.
Selain itu, skema sindikasi tersebut dapat menjadi wadah bagi bank syariah, terutama bank pembangunan daerah (BPD), untuk saling belajar dengan bank-bank syariah besar lainnya.
Pembiayaan infrastruktur mulai menjadi bidikan bank syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM), misalnya, sampai saat ini sudah menyalurkan pembiayaan infrastruktur sebesar 501 juta dolar AS. "Sedangkan sukuk berbasis proyek yang telah kami terbitkan sebesar Rp 273 juta dolar AS," kata Grup Head Accounting BSM, Suhendar, belum lama ini.
Berdasarkan catatan BSM, perbankan syariah di Indonesia sudah memberikan kontribusi pembiayaan infrastruktur sebesar 1,25 miliar dolar AS. Adapun jumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 439 miliar dolar AS. rep: Rizky Jaramaya, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
