BEKASI -- Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) memerlukan strategi untuk dapat bersaing dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah. Tanpa adanya strategi jitu, pangsa pasar BPRS dapat beralih ke KUR yang bunganya akan diturunkan menjadi tujuh persen pada tahun depan.
Direktur Utama BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko mengakui, BPRS sudah pasti akan kalah bersaing dengan KUR jika hanya mengandalkan strategi pricing. Kata Cahyo, masih banyak bauran pemasaran yang bisa dipakai agar pembiayaan BPRS tetap diminati nasabah.
"Kami sudah mempelajari kelemahan-kelemahan KUR. Kelemahan itu yang akan kami manfaatkan menjadi peluang bagi BPRS," kata Cahyo kepada Republika seusai peresmian kantor pusat BPRS Artha Madani, di Bekasi, Rabu (7/12).
Cahyo mengatakan, proses pengajuan KUR cenderung lebih kompleks. Calon debitur harus memenuhi semua persyaratan, seperti agunan, laporan laba-rugi usaha, jumlah omzet, hingga jenis usaha yang bisa mendapatkan KUR. Ia mengatakan, pihaknya akan mencoba lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, juga harus lebih cepat dalam memproses pengajuan nasabah.
Intinya, kata Cahyo, BPRS Artha Madani akan menyesuaikan kondisi nasabah terkait dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. "Selama secara hukum masih diterima persyaratan yang ada, bisa diproses," katanya.
Direktur Operasional BPRS Artha Mardani Pipih Boedi Marjanto menegaskan, pihaknya tidak akan gegabah menyalurkan pembiayaan meski juga akan mengedepankan kecepatan layanan dan fleksibilitas. Unsur kehati-hatian tetap diperlukan untuk menjaga rasio non-performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah.
Boedi menjelaskan, tindakan preventif menjaga pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memperkuat analisis risiko. "Analisis terhadap profil calon debitur harus dilakukan dengan baik. Selain itu, aspek kolektibilitas terhadap penagihan angsuran," katanya.
Pembiayaan BPRS diyakini tetap tumbuh meski ada KUR. Boedi menjelaskan, pihaknya bahkan menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 170 miliar pada tahun depan. Sepanjang tahun ini, penyaluran pembiayaan sudah mencapai Rp 120 miliar.
Komposisi pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sudah menunjukkan peningkatan. Realisasinya mencapai Rp 31 miliar atau sebesar 25 persen dari total penyaluran pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis kinerja BPRS mengalami peningkatan per September 2016. Total pembiayaan tercatat Rp 6,4 triliun. Tahun lalu, jumlah pembiayaan BPRS Rp 5,6 triliun.
Dana pihak ketiga (DPK) juga naik menjadi Rp 5,4 triliun dari Rp 4,4 triliun tahun sebelumnya. Sedangkan, laba total per September 2016 juga tumbuh menjadi Rp 108 miliar dari tahun lalu Rp 101 miliar.
Peneliti ekonomi syariah SEBI School of Islamic Economics, Azis Setiawan, menjelaskan, data-data tersebut menunjukkan keberadaan BPRS masih dibutuhkan masyarakat Indonesia. "Market BPRS sebenarnya masih besar. Asalkan dapat mengatur risiko dan bisnisnya dengan baik, mereka akan tetap tumbuh," kata Azis.
Azis mengatakan, BPRS harus terus membenahi model bisnisnya jika ingin tumbuh berkelanjutan. Ini supaya BPRS memiliki nasabah yang kuat, manajemen risiko yang baik, kemampuan kedekatan dengan nasabah, serta program-program pemberdayaan nasabah sebagai keunggulan komunitas. rep: Satria Kartika Yudha, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
