JAKARTA -- Penerbitan sukuk korporasi di Indonesia masih rendah. Korporasi masih lebih mengandalkan obligasi konvensional untuk mencari sumber pendanaan.
Ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Mikail mengatakan, penerbitan sukuk korporasi masih rendah karena kurangnya edukasi dari segi investor dan juga penerbit. Korporasi dinilai masih banyak yang belum terlalu paham dan teredukasi tentang sukuk, termasuk mengenai perbedaannya dengan obligasi konvensional.
"Sebenarnya dari sisi issuer bisa menguntungkan karena ketika menerbitkan sukuk, maka pembelinya akan lebih banyak ketimbang obligasi konvensional," ujar Mikail kepada Republika, Senin (7/11).
Menurut Mikail, agar investor tertarik, penerbit sukuk mau tidak mau harus berani menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari obligasi konvensional. Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan insentif pajak karena sukuk merupakan instrumen yang baru sehingga tidak bisa disamakan dengan obligasi konvensional.
Sebenarnya, kata Mikail, permintaan sukuk lebih besar dari obligasi konvensional. Ini lantaran perbankan syariah tidak boleh membeli instrumen lain selain instrumen syariah. Apalagi, perbankan syariah masih kekurangan instrumen untuk investasi jangka pendek, menengah, ataupun panjang.
"Sebenarnya kami juga sudah membantu edukasi dengan menawarkan pilihan untuk masuk ke sukuk. Kami sampaikan bahwa jika mengambil konvensional, tidak bisa dibeli oleh syariah," kata Mikail.
Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, penerbitan sukuk korporasi sepanjang tahun ini baru mencapai Rp 1,94 triliun. Jumlah tersebut masih lebih rendah daripada realisasi penerbitan tahun lalu yang mencapai RP 3,02 triliun. Sedangkan, jumlah penerbitan obligasi korporasi konvensional sudah mencapai Rp 63,58 triliun.
Mikail mengatakan, dalam waktu dekat ada salah satu perusahaan pelat merah yang akan menerbitkan sukuk untuk proyek pembangunan infrastruktur. Sejauh ini ada sekitar 165 emiten yang sudah masuk ke pasar modal syariah yang terdiri atas bidang manufaktur, perdagangan, infrastruktur, dan komunikasi.
Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Indonesia merupakan negara penerbit sukuk pemerintah terbesar secara global. Selama periode 2009-2016, pemerintah telah menerbitkan sukuk global (SNI) di pasar internasional senilai 10,15 miliar dolar AS atau 22,47 persen dari total penerbitan sukuk negara di pasar internasional yang mencapai 45,17 miliar dolar AS.
Akumulasi penerbitan SBSN sejak 2008 sampai 6 Oktober 2016 mencapai Rp 559,67 triliun. Outstanding SBSN per 6 Oktober 2016 sebesar Rp 407,16 triliun atau setara dengan kurang lebih 15 persen dari total outstanding SBSN. Porsi penerbitan SBSN terhadap SBN juga terus meningkat. Pada 2016, target penerbitan bruto SBSN adalah 27,5 persen dari total penerbitan SBN bruto. Sementara itu, posisi kepemilikan SBSN per 4 Oktober 2016 sebesar Rp 20,114 miliar untuk bank syariah dan bank konvensional mencapai Rp 97,379 miliar. ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
