JAKARTA -- Berbagai kalangan menyatakan, perbankan syariah perlu diberi kesempatan untuk menangani dana dan program pemerintah. Langkah ini perlu, agar bank syariah bisa menjadi besar, baik dari sisi aset maupun pembiayaan.
Kepala Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia (Maybank Syariah), Herwin Bustaman menjelaskan, di sisi dana, bank syariah bisa diberi kesempatan menjaring dana-dana jangka panjang. Dana haji yang besarnya saat ini diprediksi mencapai Rp 76 triliun, diharapkan segera bisa dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karena itu, BPKH diharapkan segera terbentuk.
Selain itu, dana potensial lainnya adalah dana pensiun. Dana Jamsostek, yang diperkirakan mencapai Rp 11 triliun, sebenarnya bisa dikelola sesuai syariah. Begitu pun dana-dana pemerintah yang bisa ditempatkan dan dialirkan menggunakan jasa perbankan syariah.
Di sisi pembiayaan, pembiayaan infrastruktur pada 2014 hingga 2019 butuh sekitar Rp 5.400 triliun, dengan porsi kemitraan publik privat (PPP) 22 persen, dana negara 22 persen, BUMN enam persen, dan sisanya pembiayaan swasta. ''Kalau sebagian pembiayaan swasta bisa diambil syariah, aset perbankan syariah naik. Pada 2019, pangsa pasar bank syariah bisa 50 persen,'' ungkap Herwin di Kantor Maybank Indonesia beberapa waktu lalu.
Kalau pun secara modal dan aset bank syariah dinilai masih kecil, namun industri keuangan Islam bisa melakukan kerja sama atau pun sindikasi. Ia mengambil contoh, pada 2004, 10 bank syariah pernah melakukan sindikasi senilai 320 juta dolar AS ke Pertamina. Transaksi ini unik dan harganya bagus, meski saat itu kondisi Pertamina sedang kurang bagus.
Herwin mengamati, bank syariah tumbuh saat muncul stimulus. Insentif layanan syariah bank (LSB) yang diberikan OJK bertujuan memudahkan bank syariah menarik CASA (current account saving account), sehingga tersedia dana murah dengan memanfaatkan cabang induk.
Di sisi lain, induk mendapat insentif dari LSB. Dengan begitu, struktur dana bank syariah akan lebih murah dan bisa masuk ke pembiayaan komersial dan korporasi.
Kondisi saat ini, jika dibuat perbandingan, CAR ROA, NOA, NIM, dan NPF bank syariah masih lebih di bawah konvensional. Sementara, LDR dan BOPO hampir sama. Ini karena 80 persen pangsa perbankan syariah masih didominasi bank umum syariah (BUS). Karena cabang terbatas, BUS menarik DPK memakai deposito, sekitar 60 persen. Sehingga biaya dana mahal, dan pembiayaan harus masuk ke segmen yang marginnya tebal, UKM dan ritel.
Ini membuat bank syariah susah masuk ke pembiayaan komersial dan korporasi. Sementara, konvensional lebih banyak CASA, sehingga struktur dana murah dan bisa masuk ke korporasi.
Direktur Keuangan dan Strategi Bank Syariah Mandiri (BSM), Agus Dwi Handaya menjelaskan, banyak yang bisa dilakukan untuk membesarkan perbankan syariah dengan risiko rendah. Kalau pemerintah tidak bisa mendukung melalui modal, dukung bank syariah melalui induknya.
Pemerintah bisa mendorong induk bank-bank syariah untuk membesarkan anak usahanya hingga pangsanya terhadap induk sekitar 20 persen. Langkah ini ia nilai lebih memberdayakan induk untuk besarkan anaknya, tanpa kehilangan rasa kepemilikan.
Di sisi lain, pemerintah juga bisa membantu dengan menempatkan dana haji di bank-bank syariah dan memberi porsi dari proyek infrastruktur yang sedang gencar. ''Kalau mau besarkan bank syariah, beri kelonggaran dulu lima sampai 10 tahun. Kalau sudah kuat, silakan cabut kelonggaran dan biarkan bank syariah bersaing dengan konvensional,'' ungkap Agus Dwi.
Sementara itu, Presiden Direktur Karim Consulting Indonesia, Adiwarman Karim mengatakan, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) jadi harapan bagi perbankan syariah. Akumulasi dana haji terus naik tiap tahunnya.
''Perlu diajukan ke OJK, kalau deposito dana haji dalam lima tahun tidak digunakan untuk apa-apa, dana ini bisa dijadikan modal pelengkap. Kalau boleh, maka ini jadi pendorong besar bagi perbankan syariah,'' ungkap Adiwarman.
Kalau diakui 50 persen saja dari total dana haji yang nilainya mencapai Rp 70 triliun, ada tambahan modal Rp 35 triliun dari dana haji bagi bank syariah. Dengan CAR 10 persen dan dikalikan Rp 35 triliun, asumsinya akan ada Rp 350 triliun kapasitas ekspansi bank syariah. rep: Fuji Pratiwi, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Fakta Angka
Potensi dana dan pembiayaan
-Dana haji (pengelolaan dana jangka panjang)
Rp 76 triliun
-Dana pensiun (pengelolaan dana jangka panjang)
Rp 11 triliun
- Proyek infrastruktur 2014-2019 (pembiayaan)
39 miliar dolar AS (Rp 510 triliun)
Sumber: pusat data Republika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
