Kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga sembilan persen dinilai mematikan usaha baitul mal wa tamwil (BMT). Pemerintah diminta adil untuk bisa memberi perlakuan yang sama di semua level lembaga keuangan.
Ibarat dua petinju yang beda kelas, tapi diminta bertanding di satu ring, kata Ketua Perhimpunan BMT (PBMT) Joelarso. Ia menjelaskan, seluruh lembaga keuangan mikro pasti terdampak keberadaan KUR dan dampaknya mematikan. Bahkan, di lapangan, anggota pun membandingkan. ''Kami bertahan semampunya. Karena kebanyakan BMT berbadan hukum koperasi, kami ingatkan lagi anggota tentang manfaat koperasi bagi kemandirian ekonomi bangsa,'' ungkap Joelarso, Senin (20/6).
Ia melihat, bank cenderung menarik dana dari masyarakat bawah ke pusat kekuasaan. BMT berupaya membuat bendungan agar dana di daerah tak sepenuhnya lari ke pusat dan tetap bisa berputar di daerah.
PBMT sendiri sudah membicarakan hal ini dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sementara ini, dari sisi regulasi Kementerian Keuangan, KUR memang belum diperuntukkan bagi lembaga keuangan selain bank dan lembaga keungan yang ditunjuk. ''Kalau ini masalahnya, kami akan coba maju ke DPR,'' kata Joelarso.
PBMT akan segera maju ke DPR agar persoalan ini segera mendapat solusi. PBMT meminta pemerintah adil membagi subsidi bunga atau margin tidak hanya untuk bank, tapi juga BPR, BPRS, dan BMT. Sebab, satu program ini menghidupkan satu pihak dan mematikan pihak lain.
''Kalau program ini mau dijalankan, semua level lembaga keuangan diberi pelakuan sama,'' ungkap dia. Apalagi, BMT juga belum bisa mengakses KUR karena belum ada KUR berskema syariah.
Saat ini, rata-rata margin pembiayaan mikro dari BMT sebesar 30 persen per tahun. Rata-rata pembiayaan yang diberikan antara Rp 3 juta-Rp 10 juta. Sektor pembiayaan BMT didominasi perdagangan karena banyak BMT membiayai pedagang pasar.
Pelaku industri pun menilai, pemerintah seharusnya memberi kesempatan BMT menjadi penyalur KUR dengan struktur syariah. Sebab, KUR yang sejauh ini mayoritas disalurkan perbankan tidak memihak UMKM yang identik dengan koperasi.
General Manager BMT Beringharjo Rury Ferbrianto meminta pemerintah agar memberi kesempatan BMT menjadi penyalur KUR dengan struktur syariah. Sebab, KUR yang sejauh ini mayoritas disalurkan perbankan tidak memihak UMKM yang identik dengan koperasi.
Sejauh ini, dampak KUR belum signifikan terhadap BMT Beringharjo. Dari total outstanding pembiayaan Rp 90 miliar, ada anggota yang beralih ke KUR sekitar Rp 2 miliar.
Menurutnya, yang wajib diadvokasi adalah bagaimana KUR berpihak kepada koperasi. KUR membuat persaingan bergeser ke margin, bukan pada pelayanan dan fasilitas. ''Ini tidak sehat. Kalau begitu, yang bisa menikmati KUR hanya nasabah bank, bukan anggota koperasi, padahal UMKM identik dengan koperasi,'' ungkap Rury, Senin (20/6).
Ia membenarkan pemerintah perlu membuka kesempatan koperasi menjadi penyalur KUR berstruktur syariah. Hal itu pun sangat mungkin. ''Ambil saja BMT besar dengan aset dan rasio kesehatan tertentu. Saya yakin, sangat bisa,'' ungkap Rury.
Kalau aturannya masih ke bank, Rury menilai, kurang berpihak pada koperasi. Ke depan, KUR bisa mengambil anggota BMT yang orientasinya pada margin, bukan syariah atau pemberdayaan.
BMT Beringharjo sekarang membuat strategi utama di dua aspek, yakni strategi pricing dengan membuat portofolio bagi hasil murah dan strategi optimalisasi membuat zona kerja pemasaran yang lebih efisien, tapi efektif.
Meski KUR lebih murah, menurut Rury, ada kelebihan BMT yang tidak tergeser. Pertama, pendekatan personalnya masih kuat, sehingga banyak anggota yang merasa loyal ke BMT dan kehilangan bila BMT tidak ada.
Kedua, perlakuan yang tetap baik. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT pendekatannya sangat kekeluargaan dengan toleransi tinggi, tapi tetap tegas.
Kesempatan negosiasi pun selalu terbuka mulai awal akad sampai perjalanan proses dan selesai. Terakhir, murni syariah. Konsep syariah yang dijalankan penuh ini yang membuat BMT menjadi benar-benar jujur.
''Tidak ada intervensi terhadap kesyariahan BMT. Ini justru membuat BMT kuat menerapkan syariah. Kalaupun ada yang belum murni syariah, itu masih lebih bagus dibanding bank,'' ungkap Rury. Oleh Fuji Pratiwi, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
