Senin 23 May 2016 15:00 WIB

Inovasi Sukuk Harus Dilakukan

Red:

JAKARTA--Beberapa negara melakukan inovasi sukuk untuk aneka tujuan dengan beragam struktur. Seperti halnya Indonesia yang memiliki inovasi produk sukuk ritel.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan meyakini, inovasi produk sukuk harus terus dilakukan. Seperti halnya Indonesia yang memiliki inovasi suku ritel (SR).

Pemerintah Indonesia meyakini, inovasi SR berguna dalam inklusi keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan transformasi dari masyarakat penabung menjadi masyarakat investor. Dari basis investor, seri sukuk yang sudah mulai diterbitkan pemerintah pada 2009 ini menyasar investor individu dengan minimal investasi Rp 5 juta.

Membandingkan SR007 dan SR008, investor yang berminat menunjukkan peningkatan. Jumlah investor pemegang SR008 mencapai 48.444 individu, sementara SR007 sebanyak 29.706 individu. Keduanya menggunakan struktur ijarah asset to be leased dengan imbal hasil masing-masing 8,25 persen dan 8,30 persen. Dana terkumpul dari SR008 mencapai Rp 31,5 triliun dengan rata-rata volume pembelian Rp 650 juta.

Sebanyak 74,12 persen investor SR008 berinvestasi dengan nilai di bawah Rp 600 juta. Dari tipe investor, 39,35 persennya adalah PNS atau pegawai swasta, 34,37 persen pengusaha, dan 12,26 persen ibu rumah tangga. ''Investor sukuk ritel berasal dari semua daerah di Indonesia meski masih didominasi barat Indonesia,'' kata Robert dalam Forum Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur dalam Sidang Tahunan ke-41 IDB, pekan lalu.

Semua sukuk yang diterbitkan pemerintah akan disertai daftar underlying-nya. Underlying SR008 sendiri, antara lain, proyek APBN 2016, seperti pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan. ''Jika ada underlying tata kelola dan manajemennya terbuka, sukuk dijamin pemerintah dan ini termaktub dalam undang-undang,'' kata Robert.

Secara keseluruhan, outstanding sukuk mencapai 15 persen dari total SBN dan pada 2016, porsi sukuk mencapai 24 persen dari total terbitan SBN.

CEO CIMB Islamic Bank Rafe Haneef mengatakan, bagi para investor, sukuk bisa jadi instrumen investasi pendapatan tetap dengan risiko terukur. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga memiliki sukuk ritel DanaInfra Retail Sukuk yang dijamin Pemerintah Malaysia. Sukuk ini berstruktur murabahah dengan penerbitan bertahap dan imbal hasil variatif setara empat persen hingga 4,58 persen.

Minimal investasi sebesar 1.000 ringgit Malaysia dan tanpa batas maksimal. Investor pun boleh institusi dengan syarat mayoritas kepemilikan institusi oleh rakyat Malaysia. Penting juga untuk memperkuat basis investor institusi, terutama yang punya dana jangka panjang.

Dana terkumpul dari sukuk Pemerintah Malaysia ini akan digunakan untuk proyek terkait MRT. Di Malaysia, penerbit sukuk ritel diberi insentif.

Malaysia juga mengembangkan sukuk untuk program sosial melalui SRI. Selain program atau proyek ramah lingkungan dan fasilitas sosial, pengembangan aset wakaf juga bisa memanfaatkan sukuk SRI.

Sukuk SRI pada dasarnya sama seperti sukuk biasa, tapi penggunaannya lebih spesifik. ''Jika sukuk SRI ini digunakan untuk produksi CPO, perusahaan harus mematuhi RSPO dengan memenuhi segala syaratnya,'' kata Rafe.

Salah satu contoh sukuk SRI yang pernah diterbitkan Malaysia adalah Khazanah SRI Sukuk senilai satu miliar ringgit Malaysia. Dana digunakan untuk program intervensi pendidikan di sekolah di bawah Yayasan AMIR, termasuk peningkatan kapasitas pada guru. Sukuk ini menggunakan struktur wakalah bi al-istithmar.

''Sukuk serupa di tempat berbeda bisa menggunakan struktur berbeda, misalnya, dengan struktur murabahah, wakalah, atau ijarah,'' kata Rafe.

Global Head of Islamic Finance Linklaters LLP Neil D Miller mengatakan, para ulama memang membuka peluang fleksibilitas pembiayaan. Struktur yang berbeda dengan pendekatan berbeda di tiap yurisdiksi dan pandangan ulama yang diikuti Miller kadang membingungkan.

Dari pengalaman di kawasan Teluk, menurut Miller, perlu ada pembicaraan para ulama lintas yurisdiksi di antara negara-negara kawasan Teluk maupun IDB. Bila perlu, ada standardisasi posisi syariah dalam struktur penerbitan. Di sisi lain, inovasi produk pun harus tetap ada.   rep: Fuji Pratiwi, ed: Ichsan Emrald Alamsyah 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement