YOGYAKARTA — Program Agen Pengelola Keuangan Berbasis Pesantren akhirnya diluncurkan bertepatan dengan Kongres ke XV Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Sleman, Yogyakarta, Kamis (26/11). Program ini nantinya akan menjadi salah satu sarana utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menuturkan, pesantren saat ini merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak warga yang menyerap informasi dari lembaga pendidikan agama tersebut.
"Karena itu, agen pengelola keuangan berbasis pesantren ini menjadi salah satu bentuk realisasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat," kata Firdaus.
Saat ini, jumlah masyarakat yang sudah memahami literasi keuangan tidak lebih dari 35 persen. Artinya, kata dia, masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengetahui dan tidak bersentuhan dengan lembaga keuangan, seperti bank, pegadaian, dan lembaga asuransi. Padahal, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat dengan lembaga keuangan perlu ditingkatkan. Misalnya, dalam bentuk kredit usaha dan asuransi bisnis.
Peluncuran Program Agen Pengelola Keuangan Berbasis Pesantren ini disertai dengan penandatanganan MoU kerja sama antara GP Ansor sebagai organisasi penyokong pesantren dan berbagai asosiasi asuransi. Di antaranya, asosiasi asuransi jiwa, penjaminan, dan syariah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi upaya GP Ansor untuk meningkatkan perkembangan ekonomi umat. Menurut Wapres, saat ini umat Islam Indonesia kekurangan pelaku bisnis. "Kita tidak kekurangan masjid, tapi kekurangan toko," katanya.
Wapres mendukung kerja sama GP Ansor dan berbagai lembaga keuangan. Ia menambahkan, keterbatasan pengusaha di kalangan Muslim sering kali menjadi kendala untuk meraih kesejahteraan. Bahkan, jika ada 100 orang miskin, pasti 90 persennya adalah Muslim.
Oleh karena itu, akses umat terhadap program pembiayaan untuk membuka usaha perlu ditingkatkan. Apalagi, selama ini bunga untuk kredit usaha kecil cenderung lebih tinggi dibandingkan untuk usaha besar.
Menurut JK, ke depannya pemerintah perlu mencanangkan penurunan tingkat suku bunga dan penetapan besaran suku bunga yang sama. "Baik bagi usaha kecil menengah maupun usaha besar," kata JK.
Berdasarkan data GP Ansor, organisasi tersebut kini memiliki 687 unit usaha yang tersebar di Indonesia. Jika ditotalkan, jumlah asetnya mencapai Rp 3,6 triliun.n c97 ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
