JEDDAH -- Bank Pembangunan Islam (IDB) memberi sinyal akan menerbitkan sukuk untuk membiayai proyek-proyek terkait isu lingkungan (green sukuk). Pengumuman resmi kabarnya akan disampaikan dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris akhir tahun ini.
''Pada 2030, kami melihat akan butuh triliunan dolar AS per tahun untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,'' kata Kepala Ekonom IDB Savas Alpay, seperti dikutip Bloomberg, belum lama ini. Karena itu, sumber pendanaan tradisional selama ini tidak akan cukup. Harus ada cara lain untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Maka itu, ujar Alpay, pembiayaan Islam bisa didorong untuk itu.
Pasar obligasi ramah lingkungan (green bonds) yang saat ini mencapai volume 80 miliar dolar AS dan akan terus membesar. BUMN pengelola kekayaan negara Malaysia, Khazanah Nasional Bhd, sudah menerbitkan green sukuk pada November lalu setelah memperkenalkan panduan pendanaan yang bertanggung jawab secara sosial pada 2014 lalu.
Khazanah Nasional Bhd jadi entitas ke dua setelah International Financial Facility yang berbasis di London juga mengumumkan rencana penerbitan sukuk untuk program imunisasi. IDB memiliki proyek percontohan energi bersih senilai 180 juta dolar AS di 56 negara anggota mereka untuk periode dua tahun dan 25 persennya bersifat terbarukan.
Hingga saat ini, investasi IDB di sektor ini sudah mencapai 2 miliar dolar AS. Dari sukuk, IDB membiayai sejumlah proyek terkait perubahan iklim. ''Kami berharap bisa mempertegas posisi IDB dalam pertemuan di Paris mendatang,'' kata Alpay.
''Green sukuk bisa mendorong lebih banyak proyek dan produk di bidang-bidang yang dikuasai keuangan Islam. Dua per tiga instalasinya akan ada di negara-negara berkembang,'' kata CEO perusahaan energi terbarukan asal Arab Saudi, Desert Technologies, Nour Mousa.
Desert Technologies sendiri sudah menggarap aneka proyek energi di Mesir, Yordania, dan Arab Saudi dengan total kapasitas 275 megawatt. Mereka berencana memperluas bisnis ke Pakistan, India, Indonesia, dan Bangladesh.
Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengatakan, Indonesia belum punya green sukuk meski kajiannya di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memang sudah ada. ''Kami kadang diundang untuk membahas itu. Di sana ada pembiayaan multilateral dan perubahan iklim. SBSN didorong juga ke arah itu,'' katanya kepada Republika.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung implementasi program sektor keuangan yang berkelanjutan menjadi solusi mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
Salah satu langkahnya, OJK menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan tentang Pedoman dan Arah Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Roadmap/peta jalan tersebut adalah perwujudan kerja sama OJK dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Roadmap Keuangan Berkelanjutan bertujuan menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan berkelanjutan dalam jangka menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan di Indonesia. "Roadmap Keuangan Berkelanjutan diharapkan menjadi sarana bagi LJK, baik perbankan, pasar modal, maupun IKNB untuk terus melakukan inovasi produk dan layananannya selaras dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan," kata Muliaman dalam seminar internasional bertajuk "Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals". n ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
