JAKARTA -- Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Jamkrindo Syariah menyatakan berharap masyarakat ekonomi syariah turut serta memperhatikan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal itu diwujudkan dengan makin banyaknya lembaga keuangan syariah terjun menggarap sektor tersebut.
Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar mengatakan, pelaku UMKM dinilai masih kalah bersaing dengan perusahaan besar dalam memperoleh kredit.
"Padahal 99 persen dari 57,54 juta pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan, sayangnya dari jumlah yang mayoritas tersebut para pelaku UMKM masih kesulitan mengakses permodalan," kata Diding di Jakarta, pekan lalu.
Selama ini, kata dia, kendati secara feasible UMKM layak mendapatkan permodalan, namun para pelaku UMKM dinilai tidak bankable dan sulit memenuhi persyaratan kredit karena faktor jaminan.
Sementara, prospek ekonomi syariah diperkirakan semakin cerah dalam waktu-waktu mendatang sehingga jika pelaku industri syariah terjun ke segmen UMKM maka dua peluang besar bisa disatukan.
Pihaknya sendiri sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di ranah penjaminan, sangat perhatian terhadap dunia UMKM.
Jamkrindo bahkan turut berpartisipasi dalam gelaran muktamar tahunan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) ketiga yang digelar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/4).
Perum Jamkrindo menilai, IAEI sebagai mitra turut membantu menggaungkan peran ekonomi Islam terkait dengan koperasi dan UMKM. "Apalagi Perum Jamkrindo memiliki anak perusahaan, yakni PT Jamkrindo Syariah, sehingga gelaran muktamar ini sangat tepat bagi kami untuk menyosialisasikan produk-produk kami," katanya.
Jamkrindo dan Jamkrindo Syariah berharap, sosialisasi kepada masyarakat keuangan khususnya masyarakat ekonomi syariah di arena muktamar ini mampu menjembatani para pelaku lembaga keuangan dengan UMKM dan koperasi.
Dalam stan Jamkrindo ditampilkan berbagai produk yang selama ini menjadi unggulan Perum Jamkrindo. Di antaranya, penjaminan kredit usaha rakyat (KUR); penjaminan kredit/pembiayaan umum; penjaminan kredit/pembiayaan mikro; penjaminan kredit/pembiayaan konstruksi & pengadaan barang/jasa; penjaminan kredit/pembiayaan multiguna; penjaminan distribusi barang; penjaminan bank garansi/kontra garansi; surety bond; penjaminan kredit BPR/BPRS; penjaminan KPR sejahtera FLPP; custom bond; penjaminan keagenan kargo; dan penjaminan invoice financing.
Sementara, produk PT Jamkrindo Syariah meliputi delapan produk penjaminan (kafalah), yakni; kafalah pembiayaan umum; kafalah pembiayaan multiguna; kafalah pembiayaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa; kafalah pembiayaan mikro; kafalah pembiayaan kepada BPRS; kafalah kontra bank garansi; kafalah pembiayaan program, dan kafalah pembiayaan lainnya.
Diding S Anwar yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (Asippindo) menyatakan, penjaminan sangat membantu mereka yang memiliki usaha produktif layak dan prospektif secara ekonomi (feasible), tapi belum layak kredit (not bankable) atau memiliki kendala dari sisi pemenuhan agunan.
Anwar optimistis mampu membantu memenuhi penyaluran kredit di sektor UMKM dan koperasi dengan cara penjaminan dengan kapasitas modal mencapai hingga lebih dari Rp 100 triliun.
Dari jumlah itu, sebesar Rp 77 triliunnya disumbang oleh Perum Jamkrindo yang merupakan salah satu dari 19 anggota Asippindo. antara ed: Irwan Kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
