JAKARTA -- Indonesia tengah bersiap jadi tuan rumah Mega Infrastructure Islamic Bank yang dibentuk bersama Islamic Development Bank (IDB).
Mengawali seminar integrasi keuangan syariah di Kementerian Keuangan, Selasa (14/4), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia tengah bersaing untuk bisa jadi tuan rumah Islamic Investment Infrastructure Bank yang dibentuk bersama Bank Pembangunan Islam (IDB). Bank ini, kata Bambang, adalah bank yang investasinya berbasis syariah berupa sukuk khusus untuk infrastruktur.
Meski penekanannya pada struktur syariah, kliennya bisa siapa saja. Saat ini terwujud, Indonesia akan jadi negara terkemuka soal sukuk.
Sebelumnya, usai membuka rapat terbatas ekonomi syariah di Kantor Bank Indonesia, Kamis (5/3), Bambang mengatakan, Pemerintah Indonesia masih berdiskusi dengan IDB untuk finalisasi. "Semoga ada kepastian Indonesia sebagai host. Mudah-mudahan bisa tahun ini," ungkap Bambang.
Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan pengamat keuangan syariah Karim Consulting Indonesia Adiwarman Karim mengatakan, IDB menawarkan Indonesia untuk menjadi negara pertama tempat berdirinya Mega Infrastructure Islamic Bank ini, tapi Indonesia sempat belum bersedia.
Malaysia sempat mengajukan diri, tapi kurang mendapat dukungan. Akhirnya, Indonesia, Turki, dan Maroko ditunjuk menjadi lokasi pendirian bank. "Indonesia akan jadi lokasi pertama dan melayani wilayah Asia Pasifik, Turki untuk wilayah Asia Tengah, dan Eropa, serta Maroko untuk wilayah Afrika," kata Adiwarman.
Ia melihat pemerintah masih membahas terkait kepemilikan saham di korporasi selain BUMN dan permintaan status bank ini sebagai multilateral agency.
Ia mengatakan, sumber dana utama bank itu dari sukuk. "Karena itulah pengembangan sukuk jadi penting untuk Indonesia," ujarnya.
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi mengungkapkan, Bappenas memang pernah diajak bicara tentang pendirian Mega Infrastructure Islamic Bank itu.
Tapi sekarang, wewenangnya ada di Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. Sebab, Kementerian Keuangan yang memegang uang dan bisa menentukan berapa dan bagaimana kontribusi Indonesia atas Mega Infrastructure Islamic Bank itu. rep: Fuji Pratiwi ed: Irwan Kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
