REPUBLIKA.CO.ID, Di tengah proses pembahasan Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL) untuk mengakhiri konflik 36 tahun antara Muslim di Filipina Selatan dengan pemerintah, Direktur Badan Pemasaran Ekspor Departemen Perdagangan dan Industri Pemerintah Filipina (DTI-EMB) Senen M Perlada mengatakan, wilayah otonomi Bangsamoro bisa mendapat untung dari tren perkembangan industri halal global.
Meski tidak mengatakan secara spesifik perusahaan yang melihat prospek atas industri halal di wilayah selatan Filipina itu, Perlada menyampaikan, ada sejumlah dana dari Uni Emirat Arab yang sedang mencari tempat investasi produk halal. Ini jadi upaya UEA memvariasikan bisnis negeri kaya minyak itu guna mendongkrak pendapatan saat harga minyak tengah lesu saat ini.
Tapi Perlada juga menolak menyebut jumlah dana yang mungkin akan dialirkan untuk investasi di Mindanao. Tapi ia mengilustrasikan potensi pendapatan industri halal dari negara yang justru Muslimnya sebagai minoritas, seperti Thailand yang bisa mendulang 73 juta dolar AS per tahun dari ekspor produk halal.
Zona ekonomi Kota Zamboanga bisa menjadi pusat industri halal mengingat fasilitas produksinya bisa menyesuaikan dengan standar halal.
Perlada memastikan Bangsamoro bukan faktor tunggal pembicaraan mengenai kemungkinan pembukaan industri halal. Perlada mengaku juga memperhatikan perkembangan negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti India dan Pakistan, serta melihat potensi pasar Muslim global yang konsumennya lebih dari dua miliar orang.
“Kemungkinan yang terbuka di selatan sebenarnya tidak hanya untuk produksi makanan halal, tapi juga keuangan Islam dan pariwisata syariah,” kata Perlada seperti dikutip laman berita Filipina, Business World, Kamis (22/1).
Ia juga mengatakan, mandat terbaru Komisi Nasional Muslim Filipina (NCMF) yang mengatur produk halal bisa diduplikasi dan dimasukkan dalam BBL.
Ketua Badan Investasi Regional Filipina (RBOI) Ishak V Mastura mengatakan, industri halal bisa saja jadi tumpuan ekonomi Bangsamoro di masa depan, tapi tidak untuk saat ini. “Isu ini pun sejauh ini hanya wacana, belum ada aksi apa-apa. Jika terus fokus pada basis pasar dan tidak ada aksi, tetap saja tidak akan masuk ke pasar halal,” kata Mastura. Ia menyebut Malaysia yang sudah punya tata kelola khusus industri halal.
Ditanya apakah pemberian entitas atas Bangsamoro akan menciptakan masalah, Mastura mengatakan formulasi standar itu bukanlah masalah, tapi penyesuaian dan memang perlu diatur. Oleh: Fuji Pratiwi ed: Irwan Kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
