Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) se-Indonesia (Absindo) menargetkan 2015 nanti, setiap desa memiliki satu BMT atau //one village one// BMT (OVOB).
Ketua Umum Absindo Aries Muftie mengatakan, untuk membantu pengembangan industri keuangan nonbank (IKNB) di Indonesia, membangun sinergi produk keuangan mikro Islami, mendukung keberlanjutan program keuangan, dan pengembangan keuangan Islami maka jawabannya adalah program satu desa satu BMT (OVOB).
"OVOB merupakan pendekatan baru untuk inklusi keuangan dan pengembangan himpunan atau komunitas di Indonesia," ujarnya kepada //Republika//, Ahad (23/11).
Menurutnya, OVOB dibutuhkan karena pada 2015 nanti pemerintah akan mendistribusikan dana sekitar Rp 1,4 miliar per tahun untuk setiap desa. Pihaknya mengasumsikan ada 82 ribu desa di Indonesia. Artinya, kata dia, pemerintah sedikitnya mengucurkan dana lebih dari Rp 100 triliun untuk 82 ribu desa tersebut.
Di sinilah peran BMT atau OVOB sebagai salah satu institusi di desa yang bisa mendayagunakan dana tersebut agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Apalagi, kata Aries, BMT memiliki kelebihan tahan terhadap guncangan apa pun.
"Karena itu, kami menargetkan di satu desa ada satu BMT. Ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola keuangan," ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah dan Absindo mengaku menyediakan bantuan dan fasilitas berupa pelatihan, dukungan teknis, administrasi, dan keuangan. Sehingga, OVOB ini diharapkan bisa menjadi bagian desa EMAS (//Enterpreneur//, Mandiri, Aman, Sejahtera).
Direktur Industri Keuangan Nonbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mochammad Muchlasin menyambut baik keberadaan BMT. Ia mengatakan, saat ini sistem yang diperlihatkan BMT dalam pengelolaan keuangan memiliki keunikan dibandingkan lembaga lain. BMT merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah.
"BMT perkembangannya sangat pesat dan hingga saat ini terdapat sekitar 5.000 lembaga BMT sudah beroperasi di Indonesia. BMT bisa membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan secara baik," katanya.
Bahkan, pihaknya mengakui bunga simpan pinjam yang ditawarkan BMT tidak besar. Untuk itu, OJK berencana mendidik tenaga-tenaga BMT dalam mengelola keuangan. "Jadi, kami meminta supaya asosiasi mendapat pelatihan keuangan dengan baik. Kami akan memberikan pelatihan," ujarnya.
Muchlasin mengatakan, OJK juga akan memberikan pelatihan terhadap BMT atau lembaga keuangan mikro dalam menerapkan sistem keuangan sederhana. Fakta ini terlihat dari sistem yang dipergunakan salah satu BMT di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur.
"Cara-cara seperti ini cukup baik, tetapi harus disempurnakan supaya bisa menjadi laporan keuangan. Ini harus dipertahankan," ujar Muchlasin.
Meski demikian, ia menegaskan pengelolaan keuangan yang ada di daerah harus ditata dengan baik. Pihaknya kini juga sedang menggodok peraturan guna memperkuat produk asuransi dan persoalan mikro.
OJK mengaku telah membahas 22 aturan yang sebentar lagi akan ditetapkan. Aturan tersebut bisa diterapkan tahun depan, karena sesuai prediksi pada November hingga Desember ini baru selesai dibahas. rep: rr laeny sulistyawati ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
