JAKARTA -- Perbankan syariah Indonesia meminta supaya presiden-wakil presiden terpilih Indonesia periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, berpihak ke perbankan syariah. Apalagi, pangsa pasar perbankan syariah juga masih kecil, yaitu kurang dari lima persen.
Direktur Bisnis PT BNI Syariah Imam Teguh Saptono mencontohkan, bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi, di antaranya, memberikan porsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perbankan syariah. "Selain itu, peninjauan kembali skim pajak atas beberapa skim akad, seperti deposito syariah, pembiayaan ijarah, dan sebagainya," ujarnya kepada Republika di Jakarta, Selasa (21/10).
Selain itu, pihaknya minta supaya Jokowi memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan riset syariah. Imam optimistis ada peningkatan pasar perbankan syariah selama Jokowi menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik dan benar.
Direktur Kepatuhan PT Bank Victoria Syariah Djoko Nugroho mengakui, sebenarnya keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dan usaha rakyat kecil sangat baik. Untuk itu, pihaknya berharap cukup tinggi terhadap komitmen kerakyatan yang dibawa presiden baru Indonesia ini.
Artinya, ada momentum perubahan, yaitu kebijakan makro yang menjadi bukti keberpihakan Jokowi terhadap rakyat atau tidak. Jika kebijakan makro berpihak ke masyarakat kecil, kata dia, maka selanjutnya pasti ditindaklanjuti dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan mikro yang langsung bisa dirasakan rakyat.
Sehingga, dia melanjutkan, energi dari momentum perubahan tersebut harus diraih dan sebesar-sebesar manfaat untuk tumbuhnya perbankan syariah. "Saatnya perbankan syariah juga bergerak dan memiliki peran yang lebih besar dalam momentum perubahan tersebut," ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan harus optimistis dengan prospek tersebut. rep: rr laeny sulistyawati ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
