JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri menggandeng Bank Syariah Mandiri dalam meluncurkan program Debt for Nature Swap (DNS). Program ini adalah konversi utang pemerintah kepada Jerman dengan menyalurkan dana melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil di sektor lingkungan.
BSM menjadi pelaksana program DNS KLH sejak 2006. Pendanaan program tersebut bersumber dari KLH 80 persen dan BSM sebesar 20 persen.
Deputi Kementerian Lingkungan Hidup bidang Tata Lingkungan Imam Hendargo A Ismoyo menyatakan, program ini adalah contoh dari pengejawantahan ekonomi berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi yang juga memperhatikan lingkungan. Hanya saja, ini dari sisi mikro karena dari 42,3 juta UMKM di Indonesia, 98 persen di antaranya berkategori mikro.
Ia menegaskan, UMKM berkontribusi terhadap laju pencemaran lingkungan di Indonesia. Keberadaan usaha mikro yang tersebar dan menyatu di lingkungan perumahan membuat penanganan limbah menjadi sulit.
Melalui program ini, usaha mikro dan kecil (UMK) berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan bagi hasil rendah dan tenor panjang. Hal ini untuk mengantisipasi keterbatasan UMK dalam mendapatkan bantuan pendanaan guna memperbaiki proses produksi maupun dalam mengelola limbahnya.
Artinya, program ini meningkatkan ekonomi masyarakat karena program ini menjadi jembatan bagi UMK untuk mengakses pembiayaan investasi lingkungan di perbankan. Selain itu, perbaikan kualitas lingkungan dengan pengurangan beban pencemaran lingkungan di segmen UMK.
Kemudian juga meningkatkan kapasitas perbankan dalam investasi lingkungan. ''Ini juga membuka pasar baru untuk pembiayaan investasi lingkungan dan bagi usaha mikro dan kecil,'' tutur Imam Hendargo dalam media briefing program Debt for Nature Swap (DNS), Senin (21/7).
Selain itu, program ini juga mengurangi utang Pemerintah RI ke Pemerintah Jerman sebesar 12.182.322,22 euro (kurang lebih Rp 165 miliar). Penghapusan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2009 sebesar 3.223.462,6 euro (kurang lebih Rp 45 miliar). Penghapusan utang tahap kedua sebesar 8.958.859,6 euro (kurang lebih Rp 120 miliar).
Direktur Pinjaman & Hibah Kementerian Keuangan Ayu Sukarini mengatakan, program DNS KLH bersama BSM berbeda dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Kredit Usaha Tani (KUT). Sebab, program KUR dan KUT itu bermanfaat untuk peningkatan kapasitas ekonomi, sedangkan DNS KLH ini memiliki kelebihan dalam hal pemeliharaan lingkungan. Kemudian, yang terpenting adalah penghapusan utang Pemerintah RI terhadap Pemerintah Jerman.
Senior Executive Vice Presiden BSM Edwin Dwijajanto mengatakan, total pembiayaan yang disalurkan BSM pada program DNS KLH sebesar Rp 89,39 miliar kepada 144 nasabah. Mereka tersebar di Sumatra, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Kalimantan.
Jenis usaha yang dibiayai antara lain biogas kotoran ternak dan limbah tahu, pakan ternak, serta kerajinan. Selain itu juga IPAL industri tahu, mikrohidro, daur ulang plastik, dan daur ulang logam. n red: ichsan emerald alamsyah ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
