MEDAN - Sejumlah kenaikan tarif termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) diumumkan pemerintah belakangan. Terkait hal itu, mahasiswa-mahasiswa di beberapa daerah mulai turun ke jalan menyampaikan protes mereka.
Di Medan, Sumatra Utara, aksi dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), kemarin. Puluhan mahasiswa tampak mengikuti aksi di jalan-jalan utama Medan tersebut. Mereka membawa sejumlah spanduk dan karton berisikan penolakan mereka terhadap berbagai kenaikan dan bergantian menyampaikan orasi.
"Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada awal tahun ini jadi kado terindah dari Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk kembali mencekik wong cilik," kata Ketua Umum KAMMI Medan Ahmad Taufiq Tambunan dalam orasinya di kantor DPRD Sumut, Medan, kemarin sore.
Ia mengatakan, KAMMI Medan dengan tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan tarif BBM, tarif dasar listrik (TDL) serta tarif pengurusan STNK dan BPKB. "Kami mengimbau pemerintah untuk meninjau ulang keputusan itu," kata Taufiq.
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Solo Raya juga melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan serupa di depan Balai Kota Solo pada Senin (9/1) siang.
Koordinator Umum aksi Aliansi Mahasiswa Solo Raya, Okta Nama Putra mengatakan, terdapat tiga tuntuan dalam aksi tersebut.
Di antaranya, mendesak pemerintah untuk mencabut kenaikan harga BBM, membatalkan kenaikan tarif dasar listrik serta biaya kepengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB.
Lebih lanjut, dia menilai pemerintah tak tegas dan justru saling lempar tangan terhadap kenaikan tiga hal tersebut. Kenaikan BBM, tarif dasar listrik serta biaya kepengurusan surat kendaraan itu, menurut dia, ikut berdampak terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa BEM Universitas Sebelas Maret, BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta serta organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Di Jakarta, sejumlah mahasiswa Jabodetabek merencanakan Aksi Bela Rakyat 121 pada 12 Januari 2017 di depan Istana Merdeka terkait kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat. "Kami mahasiswa Jabodetabek akan menggelar aksi bela rakyat, menuntut pemerintah untuk segera bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil," ujar Ketua BEM PNJ (Politeknik Negeri Jakarta) Fikri Azmi, di Jakarta, kemarin.
Fikri menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat pada awal tahun 2017. Karena itu, Fikri mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Jabodetabek untuk turut berpartisipasi dalam melakukan Aksi Bela Rakyat 121 menuntut pencabutan kebijakan-kebijakan tersebut. rep: Issha Haruma, Andrian Saputra, Riga Nurul Iman, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
