Bertempat di Naypyidaw, Myanmar, Selasa (6/12) malam, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menemui State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw. Dalam pertemuan tersebut dibahas kondisi terkini di Negara Bagian Rakhine. Kepada Republika, Rabu (7/12) sore, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar Ito Sumardi Djunisanyoto memberi penjelasan tambahan terkait hasil pertemuan Retno dan Suu Kyi. Berikut petikannya.
"Salah satu hasil pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan State Counsellor or Myanmar adalah Pemerintah Myanmar akan memberikan akses bantuan kemanusiaan untuk Rakhine khusus dari Indonesia. Akan tetapi, untuk lebih tertib, Pemerintah Myanmar dan Pemerintah Indonesia sepakat satu pintu, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia dan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Myanmar dan Pemerintah Negara Bagian Rakhine. Tujuannya agar bantuannya tepat sasaran meskipun para donatur tetap boleh pakai benderanya (lembaga kemanusiaan atau institusi lainnya)
Bantuan Indonesia tidak dikaitkan dengan masalah agama, tetapi masalah kemanusiaan. Sehingga kita tidak melihat unsur agamanya, tetapi manusianya. Pendekatan Indonesia yang tidak gembar-gembor selama ini sangat dihargai Pemerintah Myanmar. Penyaluran bantuan yang diberikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa mendasarkan pada agama atau etnis adalah pendekatan yang bersifat inklusif.
Pemerintah Indonesia berharap adanya perlindungan dari Pemerintah Myanmar terhadap masyarakat sipil, termasuk komunitas Muslim. Menanggapi harapan tersebut, Pemerintah Myanmar sangat menghargai dan akan memperhatikan usulan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia tidak ikut campur dengan urusan politik karena kita harus menghormati kedaulatan suatu negara sesuai amanat konstitusi. Namun, Pemerintah Indonesia berfokus pada masalah kemanusiaannya. Saat ini hanya bantuan dari Pemerintah Indonesia yang sudah masuk pascakejadian 9 Oktober dan akan terus terlaksana dengan dibantu fasilitasi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI di Myanmar.
Terkait blokade bantuan kemanusiaan maupun akses media massa di Maungdaw, pembukaan blokade tidak mungkin selama situasi masih belum kondusif. Dan itu kan urusan domestik dari suatu negara. Tetapi, memfasilitasi bantuan kemanusiaan adalah suatu langkah yang sangat positif dari Pemerintah Myanmar.
Selain itu, pelibatan perwakilan dari komunitas Islam (dua orang) di Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan perlu diapresiasi. Demikian pula pembentukan Tim Independen Pencari Fakta yang melibatkan representasi tokoh Islam perlu diapresiasi. ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
