Antara/Muhammad Adimaja 
JAKARTA - Para petinggi PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat koordinasi internal terkait pilkada serentak 2017 menyusul ditetapkannya calon yang mereka usung di Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sebagai tersangka. Rapat itu memutuskan bahwa Moncong Putih tetap mendukung Ahok dan pasangannya, calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat, dalam Pilkada DKI Jakarta.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan, rapat yang mengundang seluruh struktur DPP dan DPD guna menyamakan persepsi dalam pilkada serentak 2017. Meski begitu, persoalan ditetapkannya Ahok jadi tersangka juga jadi bahasan tersendiri.
Megawati menegaskan, PDIP akan tetap mendukung Ahok dalam Pilkada DKI. Ia juga menilai Ahok sebagai calon gubernur pejawat DKI Jakarta masih memiliki hak untuk mengikuti pencalonan.
"Baca aturan bahwa Pak Ahok meskipun telah dinyatakan dalam proses hukumnya sebagai tersangka tetapi haknya untuk dipilih masih tetap ada," kata Megawati di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, kemarin. Karena itu, Megawati mengatakan masyarakat tak bisa meminta Ahok untuk mengundurkan diri dari Pilkada DKI Jakarta.
Megawati juga menegaskan akan menyerahkan kasus Ahok pada proses hukum yang berlaku. "Saya ingin menegaskan hal ini karena saya melihat masih banyak keinginan-keinginan untuk melakukan, memprovokasi, untuk bisa menjadikan (kasus Ahok) kekerasan," kata dia.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menekankan, dalam agenda rapat koordinasi kemarin, polemik Ahok tidak dibahas secara khusus. Hanya saja, ditentukan penegasan langkah PDIP untuk tetap mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta. "PDIP tetap akan memberikan dukungan pada Pak Ahok dan Pak Djarot," kata dia selepas rapat.
Kehadiran Menteri
Rapat koordinasi kemarin juga dihadiri menteri-menteri Kabinet Kerja dari PDIP. Hasto Kristiyanto menyangkal bahwa kedatangan para menteri adalah bentuk intervensi.
Menurut dia, menteri-menteri tersebut datang dalam rapat untuk memberikan gambaran situasi terkini. "Memberikan gambaran politik nasional," katanya, saat ditemui selepas rapat koordinasi, kemarin.
Hasto Kristiyanto menjelaskan, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam rapat tersebut memberikan penjelasan tentang tantangan pemerintahan ke depan. "Tantangan terkait agenda strategis dalam menyukseskan pemilu serentak, pemilu legislatif, dan pemilu presiden yang akan dilaksanakan secara bersama-masa," katanya.
Sedangkan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo untuk melakukan revolusi mental, untuk mendorong program kesejahteraan sosial guna mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di tengah rakyat.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dalam penjelasan Hasto, menyampaikan bagaimana sikap pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengedepankan supremasi hukum.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut hadir. Pramono menyampaikan bagaimana langkah-langkah presiden dalam menyikapi apa yang terjadi di DKI Jakarta belakangan. Menurut Hasto, Pramono Anung memberikan penjelasan, ada pihak-pihak lain yang mencoba mengalihkan pada isu-isu yang tidak kondusif bagi stabilitas politik nasional.
Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta agar masyarakat menghargai proses hukum yang tengah berjalan setelah Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. "DKI supaya aman tenteram, semua kita harus menghormati proses hukum," kata Yasonna seusai menghadiri rapat koordinasi PDIP. Lebih lanjut, Yasonna juga menyampaikan bahwa Megawati Soekarnoputri meminta seluruh ketua DPD PDIP menjaga soliditas, keberagaman, kebinekaan, serta keutuhan bangsa. rep: Dessy Suciati Saputri, Singgih Wiryono, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
