JAKARTA — Komentar Presiden Joko Widodo soal adanya aktor politik yang menunggangi aksi damai menolak penistaan agama pekan lalu dinilai memicu keresahan masyarakat. Karena itu, pihak Istana Negara didesak membuat jelas klaim Presiden tersebut.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, hal itu penting untuk menurunkan tensi politik dan memperjelas duduk persoalan. Sebab, kata politikus Golkar itu, tudingan Presiden bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat bertanya-tanya. "Masyarakat benar-benar dibuat binggung karena baik Presiden Jokowi maupun mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka," kata Bambang kepada Republika, Ahad (6/11).
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10). Entah ada kaitannya atau tidak, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto pada Selasa (1/11) siang dan malam harinya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Keesokan harinya atau Rabu (2/11), SBY menyelenggarakan konferensi pers di Cikeas. Menurut SBY, berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.
"Masyarakat binggung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan siapa yang menuduh," kata Bambang.
Selanjutnya, saat aksi damai dinodai kericuhan pada Jumat (4/11) malam, Presiden Jokowi secara resmi menyatakan ada aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai itu. Bambang menegaskan, masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding Presiden. "Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapa pun yang diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar, dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," ujarnya.
Sementara, pengamat politik dari Indo Barometer, M Qodari, menilai, pernyataan Presiden Jokowi soal kecurigaan adanya aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi pada 4 November kemarin tergolong wajar.
Sebab, demonstrasi tersebut memang turut dihadiri beberapa politikus. "Kalau saya jadi korlapnya dan ingin mengatakan bahwa ini tidak ada unsur politik sama sekali, saya tidak akan menghadirkan politisi," ujar dia saat dihubungi Republika, kemarin.
Menurut Qodari, aksi demonstrasi pada 4 November memang tak hanya diikuti umat Islam yang mendesak penegakan hukum atas Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hadir juga kaum miskin kota yang terkena penggusuran oleh Pemprov DKI, kemudian pihak-pihak yang menjadi lawan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017, serta lawan-lawan politik Presiden Joko Widodo.
Qodari menjelaskan, dua dari empat kelompok tersebut adalah tokoh-tokoh politik. Menurut dia, ada agenda politik yang dibawa mereka ke dalam aksi demonstrasi tersebut. "Aksi ini dari awal tidak tunggal. Maka saya memilih dan memilah. Jadi, tidak saya sama ratakan. Ada aktor-aktor politik. Jadi, aksi itu bertemunya berbagai macam kelompok kepentingan. Dan berbagai macam isu," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa partisipasinya dalam aksi damai merupakan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai wakil rakyat. Menurutnya, selain legislasi dan anggaran, fungsi anggota DPR adalah pengawasan. Sedangkan, aksi damai 4 November dalam pandangan Fadli Zon memiliki agenda mengawasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa dalam undang-undang tercantum bahwa tugas DPR, yakni menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. "Partisipasi dalam aksi damai 4 November adalah juga aspirasi konstituen di dapil Kabupaten Bogor. Banyak peserta aksi dari Kabupaten Bogor, termasuk simpatisan Partai Gerindra. Ini bentuk tanggung jawab politisi terhadap konstituen," ujarnya.
Politikus Gerindra itu juga menyatakan bahwa kehadirannya bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah anggota DPR dalam aksi damai 4 November dalam rangka memenuhi aspirasi dan undangan dari para kiai, ulama, dan habaib kepada dirinya "Saya juga meneruskan aspirasi mereka untuk menemui Presiden." rep: Eko Supriyadi, Umar Mukhtar Lintar Satria ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
