GARUT -- Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengkaji kelayakan tiga lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi bagi korban banjir bandang akibat luapan Sungai Cimanuk, Garut, yang terjadi pekan lalu. "Untuk relokasi ini memang sedang proses, terlebih dahulu kita juga harus mengkaji lokasinya," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Iman Alirahman, di Garut, Selasa (27/9).
Iman menuturkan, Pemkab Garut telah menentukan beberapa pilihan tempat relokasi, di antaranya Pamoyanan di Kecamatan Tarogong Kidul, Margawarti di Kecamatan Garut Kota, dan Karangpawitan.
Pada tiga lokasi itu, menurut Iman, terdapat tanah milik pemerintah daerah yang siap digunakan untuk pemukiman relokasi warga.
"Aksesnya juga tidak sulit," kata Iman. Sebelum ditetapkan sebagai daerah relokasi, Iman memastikan akan dilakukan komunikasi dengan warga korban banjir untuk mengetahui kesediaan mereka untuk pindah.
Sebab, belum tentu langkah Pemkab Garut disetujui atau tidak oleh korban banjir. "Terkait kondisi dan tempat relokasinya, kita akan sampaikan itu dan diberi penjelasan," ujarnya.
Lebih lanjut, Iman menambahkan, hasil pendataan sementara menunjukkan jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang sebanyak 238 rumah. Namun, data tersebut bisa saja berubah karena masih dilakukan pendataan secara akurat untuk kesiapan anggaran relokasinya.
Selain mendata kerusakan rumah, kata Iman, petugas juga sedang mendata permukiman warga yang menjadi kawasan bantaran sungai. Bagi warga yang berada di wilayah ancaman bahaya banjir Sungai Cimanuk, tentunya harus direlokasi.
Di Jakarta, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, pemerintah berencana akan membangun rumah susun (rusun) untuk tempat tinggal warga yang sebelumnya hidup di bantaran Sungai Cimanuk. "Kemarin yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dua tower rusun," katanya.
Pembangunan dua tower rusun itu, menurut Teten, akan segera dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai. Saat ini, Teten mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemkab Garut untuk menentukan lokasi rusun.
Selain itu, pemerintah juga meminta bupati setempat untuk mengomunikasikan rencana pemindahan tersebut pada warga yang akan direlokasi ke rusun. "Dua tower rusun dengan tambah rusun yang sudah jadi di daerah Bayongbong itu cukuplah untuk merelokasi warga yang rumahnya tidak mungkin dibangun lagi di pinggir sungai," ujar Teten.
Kemarin, masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut berakhir. Namun, pemerintah memutuskan untuk menambah waktu hingga tiga hari ke depan sebab masih banyak masalah yang belum dapat dituntaskan.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, masih ada 19 korban jiwa yang hilang. Sedangkan, 6.361 jiwa masih mengungsi di 12 titik pengungsian.
Begitu juga kerusakan bangunan meliputi 605 rumah rusak berat, 200 rumah rusak sedang, 961 rumah rusak ringan, 255 rumah terendam, dan 283 rumah hanyut. Selain itu, juga terdapat kerusakan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan bangunan umum lainnya.
Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, deretan permasalahan yang ada di Garut tidak mungkin diatasi tanpa status tanggap darurat. "Tanggap darurat dapat diperpanjang menjadi 14 hari ke depan setelah melihat situasi di lapangan. Masih membutuhkan waktu untuk membersihkan dan mengembalikan dalam keadaan normal kembali," ujar Willem, Senin (26/9) malam.
Humas dan Protokoler Basarnas Bandung Joshua Banjarnahor menambahkan, warga korban banjir yang masih dinyatakan hilang tercatat 19 orang.
Sudah hari ketujuh pencarian, tapi korban hilang belum juga ditemukan petugas gabungan yang sudah menyisir kawasan titik banjir.
Meskipun masa tanggap darurat sudah berakhir, bahkan hingga batas waktu yang diperpanjang, kata Joshua, Basarnas tetap melakukan pemantauan.
"Setelah hari kesepuluh pemantauan tetap masih dilakukan," ujarnya.
Joshua menjelaskan, pencarian akan dinyatakan dihentikan apabila seluruh titik yang disinyalir ada korban sudah ditelusuri oleh tim gabungan. "Ini juga tetap memperhatikan kondisi psikis keluarga korban," katanya.
rep: Halimatus Sa'diyah/antara, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
