JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengkritik pelaksanaan pembatasan mobil di Ibu Kota dengan sistem ganjil-genap. Menurut Prasetyo, sosialisasi hingga uji coba yang telah dilakukan sejak Juni hingga pemberlakuan sistem ini kemarin belum maksimal.
"Harusnya sosialisasi dahulu sampai fasilitasnya oke. Sekarang begini, takutnya di lapangan apa? Ada pungli," tuding Prasetyo, di Jakarta, Selasa (30/8). Selain itu, infrastruktur pendukung sistem ganjil-genap pun dinilai Prasetyo belum memadai. Begitu pula sumber daya manusia (SDM). Secara pribadi, Prasetyo menilai lebih baik sosialisasi sistem pengganti 3 in 1 ini diperpanjang.
Pada saat bersamaan, prasarana dan sarana sistem transportasi umum harus terus dibenahi. "Sehingga, penerapan sistem ganjil-genap pun bisa berjalan sesuai harapan," kata politikus PDI Perjuangan ini di laman Berita Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pelaksanaan sistem ganjil-genap pada hari pertama berjalan baik. "Selama ini baik ya laporannya saya lihat, di dalam grup kita baik sih," katanya.
Menurut Ahok, sapaan akrabnya, sistem ini jauh lebih baik ketimbang 3 in 1. Meskipun begitu, Ahok tetap menilai, ERP merupakan solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.
"ERP juga sebenarnya efektif karena ada duitnya, kita subsidi balik ke transportasi. Kalau ini (sistem ganjil-genap) kan enggak ada subsidi baliknya," ujarnya. Ahok memastikan, kebijakan ini akan mulai diberlakukan tahun depan.
Saat ini, proses lelang sudah berjalan. Pengadaan prasarana maupun sarana pendukung ERP dinilai tidak menemui kendala apa pun.
Tidak hanya itu, Ahok menyebut Pemprov DKI Jakarta juga telah memiliki gambaran pelaksanaan ERP. Penerapan di Singapura maupun negara-negara Eropa menjadi pelajaran.
Sementara, Polda Metro Jaya berharap pemberlakuan sistem ganjil-genap harus dibarengi dengan upaya perbaikan kualitas dan kuantitas transportasi massal. "Sehingga, masyarakat beralih ke angkutan umum," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono.
Awi mengatakan, target dari sistem ganjil-genap adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan kemacetan lalu lintas pada jalur protokol. Selain itu, diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kecepatan kendaraan dan bus Transjakarta.
Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, tanpa adanya penyiapan dan penyediaan transportasi massal, kota-kota besar menghadapi masalah kemacetan. Menurut Presiden, masyarakat yang tidak diberikan moda transportasi alternatif membuat pergerakan mereka mengandalkan kendaraan pribadi.
"Program yang kita lakukan ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak," kata Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah. Menurut Andri, selama sosialisasi dan uji coba, masyarakat yang melanggar sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut.
Andri juga mengatakan, pengendara yang melanggar akan diberikan surat tilang merah terlebih dahulu. Petugas tidak akan memberikan surat tilang biru jika surat tilang merah tersebut masih dianggap cukup. "Tapi kayaknya tilang merah juga sudah bisa membuat masyarakat sadar kok. Penindakan tilang sidang, tilang merah. Seumpamanya belum efektif, baru tilang biru, dengan didenda langsung maksimal Rp 500 ribu," kata dia lagi.
Sistem ganjil-genap merupakan kebijakan transisi jelang pemberlakuan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) yang direncanakan berlaku pada tahun depan. Prasetyo mengaku belum melihat keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan tersebut.
Seharusnya, lanjut Prasetyo, mulai dari sekarang, motor maupun mobil baru sudah ditempel sensor ERP. "Kerja jangan tanggung-tanggung," ujarnya. rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/antara, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
