JAKARTA — Masuknya para pendukung baru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai bakal memengaruhi agenda perombakan kabinet mendatang. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, perombakan kali ini, kalaupun terjadi reshuffle, akan cenderung transaksional.
Karena itu, terkait isu reshuffle, Siti mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat semacam kesepakatan dengan orang-orang yang ia pilih nantinya. Orang yang akan dipilih Kepala Negara, Siti berharap, bisa bekerja efektif dan tak terbelenggu kepentingan partai asalnya.
"Karena tak ada koalisi yang gratis. Ya, mau tak mau, tuntutan publik adalah meletakkan orang-orang yang tidak pemula (di Kabinet Kerja). Jadi, the right man in the right place," ujar Siti Zuhro kepada Republika, Ahad (24/7).
Menurut dia, sedikitnya ada tiga menteri yang menjadi sorotan belakangan ini. Di antaranya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, dan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar.
Sosok Sudirman Said, lanjut Siti, sempat memunculkan kegaduhan antara lain terkait PT Freeport Indonesia dan, yang baru-baru ini, PLN. "Jadi, tak sekadar mengganti dan menggeser menteri, tapi juga leadership Pak Jokowi juga termasuk yang harus diperbaiki. Supaya tak ada kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu, yang delegitimasi. Jadi, jangan disalahkan menterinya saja. Ini kan sistem presidensial," ujar dia.
Terkait Menpora dan Mendes, keduanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Siti, wajar saja bila kinerja dua kader partai yang didirikan Gus Dur itu dievaluasi Presiden. Ditambah lagi, Presiden sudah mendapatkan dukungan dua partai yang sebelumnya beroposisi terhadap pemerintah di parlemen.
Hak prerogatif Presiden dalam menentukan komposisi Kabinet Kerja, menurut Siti, tak lepas dari sejauh mana efektivitas komunikasi politiknya dengan partai yang sedari awal mendukungnya. Bagaimanapun, menurutnya, Jokowi harus menjaga kekuatan-kekuatan politik agar tidak terlalu kecewa atau merasa dirugikan dengan hadirnya sekutu baru.
Terkait Mendes, yang juga kader PKB, Siti menilai wajar bila posisinya juga mendapatkan perhatian terkait isu perombakan Kabinet Kerja. Dia menegaskan, baru pada rezim Jokowi-JK ini urusan desa sampai dibuatkan kementerian tersendiri. Artinya, desa diakui menjadi lahan dukungan politik yang strategis. Apalagi, kini ada kebijakan penggelontoran dana desa.
Masyarakat akar rumput ditempatkan menjadi primadona politik, khususnya lantaran jumlahnya tak sedikit sebagai pemberi suara. Karena itu, Siti menengarai PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung utama Jokowi, tak akan melepaskan kepentingannya dalam jangka panjang. "Oleh karena itu, mengapa ada suara-suara ini di antara mungkin PDI Perjuangan dan sebagainya karena lagi-lagi ada dana desa sekarang," ujarnya. rep: Hasanul Rizqa/antara, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
