JAKARTA -- Pihak Istana Negara menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6) ini. Presiden dijadwalkan mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri di daerah tersebut.
Kunjungan Presiden tak berselang lama dengan insiden yang terjadi antara TNI AL dengan nelayan dan patroli laut Cina di Laut Natuna, akhir pekan lalu. Meski begitu, Sekretaris Negara Pramono Anung enggan mengonfirmasi kaitan langsung antara peristiwa itu dengan jadwal kunjungan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, lewat kunjungan ini pemerintah ingin memberi pesan bahwa Indonesia akan menjunjung tinggi kedaulatan negara. "Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final. Sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin memastikan bahwa Natuna adalah bagian dari kedaulatan RI," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/6).
Dalam kunjungan ke Natuna, sambung Pramono, Presiden akan didampingi Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan empat kepala staf TNI. "Ya, kita pingin/ lihat Natuna. Terus, nanti setelah rapat kita tahu apa yang mau kita omongkan," kata Pramono di Istana Negara, Rabu (22/6).
Ia mengatakan, setelah melakukan peninjauan dan rapat terbatas, Presiden Joko Widodo akan memberikan keterangan di Natuna.
Rencana kedatangan Presiden ke Natuna diiyakan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Heri Mokhrizal. "Agenda Presiden ke Natuna itu sangat penting untuk mempercepat pembangunan di pulau itu," katanya di Tanjungpinang, kemarin.
Heri mengatakan, Presiden Jokowi belum pernah berkunjung ke pulau di utara Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tersebut. Dia membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna terkait klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan di Natuna.
Namun, menurutnya, pemberitahuan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna tergolong mendadak. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang seharusnya melakukan safari Ramadhan di Karimun, kemarin, terpaksa menunda kegiatan tersebut.
"Gubernur standby untuk memastikan apakah Presiden jadi ke Natuna atau tidak," ujarnya. Selain menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Natuna, kata Heri Mokhrizal, akan dilakukan juga penenggelaman kapal ikan milik nelayan asing yang ditangkap TNI AL, belum lama ini.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, kembali menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan TNI AL terhadap kapal Cina yang melakukan illegal fishing di ZEE sudah sesuai prosedur.
Luhut mengatakan, TNI sudah memberi peringatan terlebih dahulu saat pihak kapal Cina tertangkap tangan sudah melakukan illegal fishing, pekan lalu. Karena tak mengindahkan peringatan tersebut, pihak TNI AL melepaskan tembakan ke udara.
Karena tak juga diindahkan, TNI AL mengarahkan tembakan ke arah kapal nelayan. " Diperingatkan, tapi tak digubris, terus terakhir tembak haluan terus tembak buritan. Itu kita tunjukkan kedaulatan kita," ujar Luhut.
Terkait nota protes yang dilayangkan Pemerintah Cina kepada Indonesia atas penembakan tersebut, Luhut mengatakan, akan terus melakukan diplomasi. Ia menegaskan, posisi Indonesia dan Cina tetap berkawan. Keduanya akan berusaha menyelesaikan persoalan dengan damai.
Pakar hukum laut internasional Hasjim Djalil menilai, persoalan sengketa wilayah terkait illegal fishing antara Cina dan Indonesia akan terus bergulir kalau Indonesia tak bersikap tegas kepada Cina. Hasjim mengatakan, baiknya memang Indonesia menegakkan betul apa yang menjadi hukum di negeri sendiri.
Hasjim mengatakan, dalam melakukan penegakan hukum, negara tak boleh tebang pilih. Meski Indonesia bersahabat baik dengan Cina, sikap Cina yang kerap tak mengindahkan kesepakatan perlu ditindak tegas. "Kita harus ngomong ke Cina untuk setop. Jika memang ada lagi maka ya harus ditegakkan aturan kita," ujar Hasjim saat dihubungi Republika, kemarin. rep: Halimatus Sa'diyah, Intan Pratiwi/antara, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
