JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsy, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengambil keputusan terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menilai, polemik pembelian lahan RS Sumber Waras ini sudah sangat jelas berindikasi korupsi. "Indikasi sudah sangat jelas, tinggal permasalahannya KPK berani mengambil keputusan," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).
Ia juga tidak mau memusingkan data nilai kerugian yang berubah berdasarkan data BPK. Sebelumnya, kerugian dinyatakan sebesar Rp 191,33 miliar, tetapi berubah menjadi Rp 173 miliar. Menurut dia, kasus ini sebenarnya telah menemui titik temu.
"Angka jangan Anda pusingkan, itu sudah ada kerugian negara. Paling sebentar lagi akan ada tersangkanya," kata Aboe Bakar. Komisi III juga telah meminta keterangan dari BPK untuk mendapatkan data-data lengkap.
Seusai bertemu dengan BPK, politikus PKS itu mengungkapkan, langkah selanjutnya adalah Komisi III akan panggil ketua KPK sebelumnya, Taufiqurahman Ruqi. Ia pun menganggap kasus ini perkara main-main. "Ini masalah berat, bukan masalah ringan."
Selain itu, ia meminta Polri tidak tinggal diam melihat kasus ini. Paling tidak, Polri bisa membantu kasus ini supaya solusinya ditemukan. "Namun, karena kasus ini sudah ditangani KPK, jadi tak bisa lagi," katanya.
Namun, anggota Komisi III lainnya, Ruhut Sitompul, menyatakan, kredibilitas audit RS Sumber Waras sangat meragukan dan tidak jelas. Ia menganggap, BPK menafsirkan nilai jual objek pajak salah, yaitu dengan menggunakan harga pasar.
Sehari sebelumnya, Komisi III menyambangi BPK. Seusai bertemu dengan BPK, Wakil Komisi III Benny K Harman menyatakan, setelah dilakukan audit oleh BPK, ditemukan beberapa masalah. Ada yang mencengangkan, kerugian negara ternyata Rp 173 miliar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sempat berkunjung ke RS Sumber Waras. Ia pun mendorong pembentukan pansus untuk menangani masalah ini.
Karena itu, Ketua Setara Institute Hendardi berharap pembahasan kasus Sumber Waras oleh Komisi III DPR tidak didasari motif politik. "Perhatian wakil ketua DPR dan Komisi III pada kasus ini patut diduga bermotif politik," katanya, kemarin.
Apalagi, jelas dia, sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak hadir saat diundang Komisi III DPR untuk membahas kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ia menganggap, pembahasan RS Sumber Waras oleh DPR terlalu mewah.
"Itu lebih kuat motif politiknya dibandingkan motif pengawasan dalam penegakan hukum," kata Hendardi. Mengingat kasus ini tengah bergulir di KPK, ia menyarankan DPR menahan diri untuk melakukan aksi-aksi yang justru berpotensi memperkeruh penegakan hukum. "Jika hendak melakukan pengawasan, DPR bisa bertanya kepada KPK," kata Hendardi. rep: Eko Supriyadi, Qommaria Rostanti, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
