JAKARTA--Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menegaskan dukungannya terhadap pernikahan sejenis di kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dubes AS untuk Indonesia Robert O Blake bahkan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap serupa terkait hal itu.
"Saya tahu ini isu sensitif, tapi Indonesia sebagai negara demokrasi harus bisa memberikan contoh bagi negara-negara lain," kata Blake saat mengunjungi kantor harian Republika, Kamis (11/2). Ia mendorong Pemerintah Indonesia memberikan contoh soal pemberian kesetaraan terhadap kaum LGBT karena selama ini Indonesia sudah berhasil memimpin demokratisasi di regional melalui Bali Democracy Forum yang diadakan tiap tahun.
Terkait penolakan dari kalangan Islam terhadap LGBT, Blake mengatakan, sedianya di Amerika Serikat pemberian hak kepada LGBT, terutama terkait pernikahan sejenis, juga masih menjadi kontroversi. Kendati demikian, sistem hukum negaranya telah memutuskan hal itu.
Ia menceritakan, Amerika Serikat belum lama ini masih kerap melakukan pelecehan terhadap kaum LGBT. Baru belakangan saja mereka memberikan pengakuan secara meluas.
Dalam pandangan Blake, sesuai kebijakan Pemerintah AS, kaum LGBT adalah minoritas. "Dan, ciri semua negara demokrasi adalah perlindungan terhadap kaum minoritas," kata Blake.
Dorongan Pemerintah AS terkait pengakuan kaum LGBT sedianya bukan dalam tataran diplomasi semata. Dalam dokumen yang dirilis Program Pembangunan PBB (UNDP), mereka memaparkan strategi jangka panjang terkait isu LGBT melalui program bernama The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative (BLIA-2). Program ini juga didukung Kedubes Swedia di Bangkok, Thailand, dan lembaga pendanaan AS, USAID.
Tujuan program tersebut adalah memperjuangkan hak asasi manusia untuk LGBT. Negara sasaran proyek tersebut adalah Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Jangka waktu kerja proyek dengan dana senilai 8 juta dolar AS tersebut berlangsung dari 2014 hingga 2017.
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, keberadaan LGBT memang sudah ada sejak dahulu. Menurut Jimly, LGBT merupakan sebuah penyakit dan langkah paling tepat untuk menghadapinya adalah dengan mengobati penyakit tersebut. "Ini penyakit dan memang harus diobati," kata Jimly.
Ia berpendapat, harus ada agenda yang secara khusus memikirkan dan mempersiapkan langkah-langkah tepat dalam mengobati penyakit LGBT. Jimly merasa harus ada penelitian secara ilmiah yang dilakukan lebih mendalam guna mengetahui pasti sikap dan penanganan yang tepat.
Untuk itu, ia berharap tokoh-tokoh intelektual tidak sekadar menggembar-gemborkan sikap, tapi tidak melakukan penelitian secara ilmiah terhadap masalah itu. Meski begitu, Jimly menegaskan kalau para pelaku LGBT tidak boleh diperlakukan seolah bukan manusia, apalagi seperti binatang.
Ia berharap masyarakat tetap dapat bersikap baik menghadapi pelaku LGBT, termasuk tidak menghalangi mereka menjalani kehidupan seperti warga negara yang lain. c25/Melisa Riska Putri/RR Laeny Ssulistyawati/Lida Puspaningtyas, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
