SURABAYA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kasus pencatutan nama kepala negara yang diduga dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto merupakan masalah besar. Bila terbukti, kasus ini akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah Indonesia.
"Ya ini kan masalah besar. Jangan lupa, kalau ini terjadi, inilah skandal terbesar dalam sejarah Indonesia," kata Kalla, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/11). Ia merujuk pada kasus pencatutan nama yang dilakukan Novanto dalam renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia.
Menurut Kalla, permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia yang juga disebut-sebut melibatkan Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai wakil presiden merupakan tindakan korupsi. Oleh karena itu, jika memang terbukti, ini akan menjadi masalah besar di Indonesia.
"Kalau benar-benar terjadi, maka merupakan skandal besar di republik ini,'' kata Kalla. Namun, lanjut dia, kalau dalam persidangan yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewa (MKD) nanti Novanto tak terbukti bersalah, maka kasus ini adalah fitnah. Kalla menyatakan bersedia memberi keterangan terkait kasus pencatutan nama ini.
Secara terpisah, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan baru sekali bertemu MKD, yaitu saat menyampaikan laporan terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Ia pun siap diundang kalau MKD memerlukan keterangan tambahan. "Saya belum pernah dipanggil lagi sejak menyampaikan laporan,'' kata Sudirman kepada wartawan, di Yogyakarta, kemarin.
Sudirman mengatakan, ia akan menyampaikan informasi yang ia miliki sejujur-jujurnya. "Insya Allah, kalau diperlukan untuk menjaga tranparansi proses, kami siap untuk menyerahkan rekaman,'' ujar Sudirman.
Ia menambahkan, urusan dengan MKD DPR bukan hal utama, tetapi lebih pada kewajiban sebagai warga negara dan pejabat publik mencegah pelanggaran. Ia bersyukur, sambutan masyarakat terkait laporan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden itu luar biasa. Artinya, masyarakat makin cerdas, terbuka, dan menghendaki pejabat publik dapat menjaga etika setinggi-tingginya.
Lebih lanjut Sudirman mengatakan tidak ingin berpolemik dan mengomentari analisis dari pihak lain. "Saya yang tahu dan saya yang menjalankan. Siapa pun yang menganalisis itu salah dan saya tidak ingin berpolemik.''
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang namanya turut disebut ada dalam rekaman juga menyatakan siap memenuhi panggilan MKD. "Kan saya sudah pernah jawab, siapa pun yang manggil, saya siap. Kamu (wartawan) saja manggil saya ke sini saya datang (wawancara), apalagi MKD. Kenapa tidak datang?" kata dia.
Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2015. Ia juga menegaskan, dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus saham atau perpanjangan kontrak PT Freeport.
"Posisi saya jelas, saya tidak pernah setuju ada perpanjangan PT Freeport sebelum waktunya pada 2019," kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai kepala Staf Kepresidenan itu. n antara ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
