JAKARTA – Partai pendukung pemerintah, PDIP, menyatakan, evaluasi kinerja menteri bukan hanya di sektor ekonomi. Ketua Bidang Ekonomi PDIP Hendrawan Supratikno mengakui, menteri ekonomi di Kabinet Kerja memang mendapat sorotan untuk diganti.
Menurut dia, yang kinerjanya paling buruk memang kementerian-kementerian ekonomi. Ini dirasakan langsung oleh masyarakat akibat terjadinya perlambatan ekonomi nasional. Namun, selain ekonomi, ada kementerian lain yang juga mendapat sorotan.
"Ada yang terkait dengan kesekretariatan," kata Hendrawan kepada Republika, Selasa (30/6). Kesekretariatan menjadi penting karena berhubungan dengan administrasi negara. Komunikasi politik pemerintah juga ia nilai harus diperbaiki.
Hendrawan menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, ia enggan membeberkan nama-nama yang akan didorong masuk kabinet. Pembahasannya, hanya dilakukan presiden dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP membuka peluang untuk mengajak parpol dari Koalisi Merah Putih (KMP) masuk pemerintahan Jokowi-JK. Ia meminta Presiden Jokowi realistis dan menggandeng KMP untuk menambah dukungan di parlemen.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menegaskan, perombakan kabinet merupakan kebutuhan nasional, khususnya untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Lantaran itu, ia mendesak Presiden segera merombak kabinetnya.
PAN sempat diisukan mendapat jatah satu posisi menteri di Kabinet Kerja, tetapi Yandri menolak menghubung-hubungkan isu perombakan kabinet dengan peluang PAN untuk masuk kabinet. Ia beralasan, hingga kini Presiden maupun partai penguasa belum berbicara dengan PAN.
‘’Siapa yang diajak atau siapa yang dikeluarkan nanti itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kita tunggu saja apakah PAN benar-benar diajak atau tidak," kata Yandri.
Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, perombakan kabinet ia perkirakan tak hanya menyentuh menteri di bidang ekonomi, melainkan juga politik, hukum, dan bidang lainnya. Ia mengatakan, persoalan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri.
Mau tidak mau, kata Siti, pasti akan merembet ke yang lain. Apalagi, ia menilai kinerja tim ekonomi selama delapan bulan ini masih diwarnai gonjang-ganjing politik di pemerintahan. Kepercayaan publik dan pasar, bahkan yang berasal dari luar negeri, pun terus menurun.
Akhirnya, menurut Siti, perekonomian nasional mengalami kelesuan. Karena itu, ia menegaskan, perombakan kabinet tidak mungkin dilakukan setengah-setengah atau berfokus pada tim ekonomi Kabinet Kerja.
Pergesaran nama-nama sejumlah menteri pun mesti mengutamakan penilaian kinerja dan latar belakang profesional. Jadi, kata dia, meletakkan orang yang tepat, ekonom, atau praktisi harus diikuti oleh peletakan orang di bidang hukum dan politik yang tepat pula.
Sementara, dari Beijing, Cina, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku tetap berpikir positif meski ada desakan perombakan kabinet, khususnya terkait kinerja menteri-menteri ekonomi.
Menkeu menuturkan, jika kinerja menteri ekonomi dianggap belum maksimal, itu harus dilihat secara luas dan tidak sekadar pada satu alasan saja. Situasi ekonomi Indonesia memang melemah, rupiah tertekan, tetapi itu tidak semata karena situasi dalam negeri.
Menurut Bambang ada situasi global yang tidak bisa diprediksi secara tepat karena dinamikanya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi 4,7 persen, itu masih lebih tinggi dibanding negara lain dalam situasi ekonomi global saat ini.
Ia mengakui, dibanding periode sebelumnya, tingkat pertumbuhan 4,7 persen itu memang lebih rendah, tetapi itu realistis. Cina sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia saja beberapa kali melakukan pemotongan tingkat suku bunga. n c14/antara ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
