JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh kepala daerah untuk turun ke lapangan melakukan inspeksi peredaran beras plastik di daerahnya masing-masing. Ia mempertanyakan kinerja pendistribusian beras hingga isu beras plastik bisa berembus.
"Kami sudah kontak gubernur, wali kota, bupati untuk turun mengecek kepada penjual, distributor, pedagang. Ya, sweeping-lah," kata Mendagri, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5). Tjahjo mengatakan, peredaran beras plastik telah meresahkan masyarakat.
Sebab itu, ia meminta seluruh kepala daerah bekerja cepat untuk menginspeksi keberadaan beras plastik di daerahnya. "Memang kepala daerah ya harus kerja begitu. Kerjanya harus cepat, harus capek," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait upaya hukum penanggulangan beras plastik, Tjahjo percaya kepolisian bersama Badan Intelijen Negara telah bekerja keras terkait hal itu. Tjahjo justru mempertanyakan kerja Bulog dalam pengawasan tata niaga beras. "Karena ini jelas alurnya. Ini berarti tata niaga pengawasannya tidak kuat. Panen beras kan melimpah. Apa kerja Bulog kok bisa tidak terserap?" jelas dia.
Di pihak lain, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menilai pemerintah tak perlu reaktif menyikapi kasus beras plastik. "Pemerintah juga tak perlu melakukan sidak beras plastik di pasar," kata Dwi, Rabu (26/5). \
Lebih lanjut ia menjelaskan, dilakukannya sidak justru akan membuat kekhawatiran publik membesar. Namun memang, masih menurut Dwi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan lembaga-lembaga terkait lainnya tetap perlu menyelesaikan proses pemeriksaan dan penyelidikan.
Selain itu, menurut dia, dalam pengambilan sampel juga harus didampingi oleh pihak-pihak terkait. "Harus didampingi oleh polisi dan lainnya kok kalau mau uji sampel, jadi bukan langsung comot gitu saja lalu langsung diuji," tutur Dwi.
Ia menyarankan masyarakat untuk menunggu hasil lab dari BPOM dan penyelidikan Polri. Jika hasil tersebut positif, perlu dilihat juga berapa persentase kebenarannya untuk memperkirakan keakuratan hasil lab tersebut.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjamin beras miskin (raskin) yang disalurkan pemerintah tidak tercampur dengan beras plastik. "Kami sudah melakukan sidak ke beberapa divisi regional (divre) dan subdivre Bulog, tidak ditemukan campuran beras plastik di sana," kata Mensos, kemarin.
Ia mengatakan, saat ini stok raskin aman sampai 5,5 bulan ke depan. Bagaimanapun, ia mendesak pemerintah daerah memeriksa kembali persediaan raskin yang akan dibagikan. "Kami berharap wali kota, bupati, mengecek ke divre Bulog sebelum didistribusikan ke warga yang berhak mendapatkannya," kata Khofifah. n antara/c32/dyah ratna meta novia ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
