JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar tetap akan dilaksanakan pada 30 November di Bali meskipun menuai polemik. Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono menyatakan tidak akan menghadiri munas tersebut. "Nggak lah. Saya tidak mengakui munas itu," kata Agung, Kamis (27/11).
Agung menolak untuk menghadiri Munas Golkar yang digelar kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) dengan alasan menilai pelaksanaan munas itu tidak memiliki payung hukum. Selain dinilai tidak memiliki payung hukum, materi Munas Golkar di Bali tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada kader.
Selain membahas waktu dan tempat penyelenggaraan munas, kata Agung, rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (25/11) lalu seharusnya membahas poin-poin terkait program umum maupun rekomendasi politik yang akan dibahas dalam munas. "(Materi) belum dibahas karena baru bahas masalah waktu saja sudah heboh. Karena itu, sebagian besar juga menolak," kata Agung menjelaskan.
Agung tetap berharap Munas Golkar kembali pada konsep semula, yakni digelar pada Januari 2015. Pelaksanaan munas pada Januari 2015 dinilai ideal oleh Agung karena Golkar jadi memiliki waktu lebih untuk menyusun perbaikan AD/ART, menyusun program lima tahun ke depan, memeriksa laporan pertanggungjawaban DPP, hingga membuat rekomendasi-rekomendasi untuk pemenangan pemilu dan pilpres. "(Munas Januari) cukup untuk persiapan, supaya munasnya bermutu," ujar Agung.
Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari menyatakan mundur dari anggota Presidium Penyelamatan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Hajriyanto merasa tidak pernah diajak berbicara dalam pembentukan presidium itu. "Saya menolak jadi anggota di sana. Saya tidak pernah terlibat pembicaraan membentuk presidium penyelamat partai," kata Hajriyanto, kemarin.
Hajriyanto juga menyatakan mundur sebagai ketua DPP Partai Golkar. Alasannya, dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam konflik antara kubu pendukung Ical dan kubu anti-Ical. "Saya tidak ingin polarisasi semakin tajam. Untuk itu, saya juga mundur dari ketua DPP Partai Golkar," ujar Hajriyanto.
Hajriyanto meminta konflik internal Golkar menjelang munas di Bali diakhiri. Seluruh elite Golkar, menurutnya, harus bisa menekan ego masing-masing, membangun komunikasi dan dialog untuk mencari jalan keluar. "Agar partai yang sudah berusia tua ini tidak sampai terjadi perpecahan yang berlarut-larut."
Mantan wakil ketua MPR periode 2009-2014 ini berharap para sesepuh Golkar turun gunung menengahi konflik yang terjadi. Hajriyanto mengatakan banyak sesepuh Golkar berpengaruh yang belum memberikan sumbangsih bagi terciptanya kompromi politik. "Saya berharap para sesepuh Partai Golkar bersedia memberikan sumbangannya bagi tercapainya kompromi politik itu," kata Hajriyanto.
Putra bungsu mantan presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, turut menyoroti dinamika politik yang memanas di Partai Golkar akhir-akhir ini. Tommy menyebut konflik internal di partai beringin banyak dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk melakukan berbagai macam fitnah dan ingin menghancurkan Partai Golkar secara perlahan.
Sebagai bagian dari orang yang pernah membawa Partai Golkar ke masa kejayaan, Tommy tidak akan membiarkan Partai Golkar terpecah belah. Tommy yang kerap melancarkan kampanye dalam akun media sosial pribadinya akan siap mengambil alih kepemimpinan Golkar dari Aburizal Bakrie. "Pesan saya walau saya tidak terpilih atau didaulat sebagai pimpinan partai berlambang beringin itu, saya akan tetap turut menjaga kedaulatannya," kata Tommy, Kamis (27/11).
Tommy mengingatkan seluruh kader Golkar untuk kembali melihat Partai Golkar sebagai partai besar yang punya pengaruh politik cukup kuat di Indonesia. Sebagai partai paling senior, menurut Tommy, kader Golkar juga selayaknya bersikap dewasa dalam menyikapi gejolak politik seperti yang terjadi saat ini. n c01/c08 rep: muhammad akbar wijaya ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
