JAKARTA -- Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menggelar sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR pada Jumat (31/10). KIH menilai, pimpinan DPR saat ini yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) tidak bisa dipercaya. "Sehingga dalam rapat itu kami sepakat menggelar sidang paripurna pada Jumat, 31 Oktober, pukul sembilan pagi," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Achmad Basarah, Kamis (30/10) malam.
Basarah mengatakan, sidang paripurna digelar lantaran jalan musyawarah pembagian alat kelengkapan dewan dengan KMP menemui jalan buntu. Dia berharap sidang paripurna yang digagas KIH bisa mengendurkan ketegangan politik yang terjadi dengan KMP di parlemen. "Pesan moral kepada pendukung Prabowo-Hatta agar ini menjadi momentum mengendurkan syaraf politik," ujarnya.
Menurut Basarah, KMP seharusnya membagi posisi alat kelengkapan dewan kepada KIH secara proporsional. Alasannya, fraksi-fraksi kubu KIH juga mendapat mandat rakyat untuk mengelola lembaga DPR. KIH telah melayangkan undangan kepada seluruh fraksi di KMP untuk mengikuti sidang paripurna. Mereka juga telah melayangkan surat izin kepada Sekretariat Jenderal DPR soal penggunaan ruang sidang paripurna.
KIH juga telah mengundang pihak Mahkamah Agung (MA) untuk melantik pimpinan DPR yang akan mereka pilih. Jika pihak MA tidak hadir, Basarah mengatakan, telah menyiapkan langkah hukum untuk mengesahkan pimpinan DPR yang mereka pilih. "Kami telah menyiapkan langkah hukum lain agar ini tidak main-main dan serius."
Sidang Paripurna DPR versi KIH hari ini mengagendakan tiga hal utama, yakni pembacaan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR, pelantikan pimpinan DPR, dan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan. Pada Rabu (29/10), fraksi yang tergabung di KIH: PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP menyatakan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku tidak risau dengan rencana KIH menggelar sidang paripurna pelantikan pimpinan DPR tandingan. Sebab, menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR tidak akan mengeluarkan undangan untuk para anggota dewan menghadiri pelantikan tersebut. "Nggak mungkin. Setjen nggak mungkin buat undangan," kata Agus, kemarin.
Agus meminta fraksi-fraksi di KIH untuk menyelesaikan persoalan pemilihan komisi dan alat kelengkapan dewan sesuai aturan. Alasannya, selama ini pimpinan DPR sudah berupaya melakukan musyawarah. "Kalau ada yang tidak puas, bisa dibicarakan," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pembentukan pimpinan DPR tandingan oleh KIH tak lebih seperti atraksi badut. KMP tidak akan memedulikan manuver yang dilakukan partai-partai di KIH tersebut. "Tandingan-tandingan itu cuma badut-badutan saja, kami (KMP) nggak begitu pedulikan. Orang seperti Pak Pramono Anung nggak akan mau dijadikan badut," kata Fadli.
Pramono Anung memang didaulat menjadi ketua DPR tandingan. Namun, politisi senior PDIP itu malah menunjukkan sikap yang berbeda dengan KIH. "Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi di pertandingan politik Sabar," tulisnya dalam akun Twitter resminya. rep: muhammad, akbar wijaya, mas alamil ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
