Pengambilan sumpah jabatan sudah selesai. Sah sudah Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Pesta rakyat menyambut kemenangan pun usai. Setelah itu setumpuk pekerjaan menanti pemerintahan baru ini.
Apa saja? Sangat banyak tentu saja. Presiden Jokowi pun menyadari sepenuhnya jika tugas berat dan banyak sudah menunggunya. Tak salah jika dalam pidatonya setelah pelantikan dan pengambilan sumpah di gedung dewan, juga dalam beberapa kesempatan, ia selalu mengungkapkan bahwa kini saatnya bekerja. Ia mengulangi kata bekerja bahkan hingga tiga kali.
Harapan seluruh rakyat negeri ini pun seolah digantungkan ke pundak Jokowi. Tentu saja Jokowi dan JK tak bisa bekerja sendiri. Ia harus dibantu terutama oleh menteri-menteri yang akan duduk di kabinetnya nanti.
Siapa saja orang-orang pilihan Jokowi yang akan dipilih untuk membantu kerja kerasnya selama satu periode ke depan menjadi perhatian banyak pihak. Namun, hingga tiga hari setelah dilantik, tanda tanya siapa calon pembantu Jokowi belum terjawab.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, Jokowi terlalu banyak mendengar pendapat orang sehingga pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK tertunda-tunda. Padahal, Jokowi seharusnya menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden RI untuk menentukan siapa saja yang pantas masuk ke kabinetnya.
Sikap Jokowi itu dinilai Arbi sebagai sikap "lugu" seorang presiden. ''Dia masih belum cemerlang,'' kata Arbi, Rabu (22/10).
Kondisi ini, menurut Arbi, akan membuat Jokowi kesulitan memanfaatkan potensinya yang mudah dekat dengan masyarakat, dan di situlah kekuatan pemerintahannya.
Ungkapan Arbi itu bukan tanpa alasan. Ia mengatakan, lihat saja ratusan masyarakat yang datang ke istana seusai pelantikannya. Hal itu menunjukkan kekuatan Jokowi yang diterima rakyat sehingga harus diperdalam lagi pengaruhnya.
Salah satu masalah yang akan menunggu sikap pemerintahan baru adalah mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ini adalah persoalan terdekat dan berpotensi menimbulkan guncangan terhadap pemerintahannya. Reputasinya sebagai pemimpin yang peduli dengan nasib rakyat kecil dipertaruhkan.
Hitung-hitungan atas subsidi BBM ini sudah diungkapkan Menteri Keuangan Chatib Basri. Sebelum dilantik pun Jokowi sudah menyadari, langkah tak populer dengan menaikkan BBM akan menunggunya.
Atas masalah itu, Jokowi sudah memiliki pilihan. Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan akan mengambil kebijakan berani dan siap untuk tidak populer di mata masyarakat, misalnya menaikkan harga BBM begitu menjabat sebagai presiden.
''Saya siap untuk tidak populer dengan menaikkan harga BBM. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk usaha-usaha produktif di kampung, desa, pasar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah,'' ujarnya.
Jokowi menjanjikan subsidi BBM itu nantinya akan dialihkan untuk subsidi pertanian, seperti subsidi pupuk, benih, dan pestisida. Kemudian untuk para nelayan subsidi mesin kapal dan subsidi untuk solar.
Jokowi juga ingin mengalokasikan APBN ke sektor pendidikan. Dia mengingatkan, amanat undang-undang, anggaran pendidikan adalah sebanyak 20 persen. "Jangan sampai kita ini konsumtif, untuk membeli BBM, membeli mobil. BBM untuk mobil-mobil kita harus mulai berubah dari sebuah konsumsi menjadi sebuah produksi. Itu saja,'' katanya.
Tak semua orang memang sepakat dan mau menerima rencana-rencana Jokowi itu. Namun, kita tunggu saja seperti apa langkah yang ditempuhnya kelak dan bagaimana ia menyikapi sikap pro dan kontra orang-orang.
Sederet pesan untuk kabinet Jokowi-JK juga sudah dipersiapkan kalangan pegiat ekonomi. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak tentu tak salah jika memiliki impian dan harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dan investasi berbasis syariah.
Begitu pula menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Aturan penunjangnya sudah jelas dengan disahkannya RUU Jaminan Produk Halal menjadi undang-undang oleh DPR pada September 2014 lalu. Itu berarti peluang untuk mengembangkan industri halal tersebut sangat terbuka lebar. Tinggal menunggu adakah kemauan dari pemerintahan baru ini kelak menjalankannya dan memberikan dukungan.
Sementara dari kalangan akademisi, sederet pesan yang dititipkan untuk menjadi bahan pertimbangan Jokowi dan JK membenahi negeri ini bermunculan. Tentu saja dengan harapan agar pemerintahan baru ini bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, di segala bidang.
Masih banyak harapan dan keinginan rakyat lainnya yang diharapkan bisa tercapai. Ketersediaan lapangan kerja dan masalah pendidikan dan kesehatan adalah hal yang patut diperhatikan, apalagi dengan bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia.
Tentu saja bonus demografi tersebut diharapkan bisa memunculkan hal-hal yang positif. Karena, apa gunanya memiliki bonus demografi jika yang muncul hanyalah sisi negatifnya? Jadi, bekerja, bekerja, dan bekerja memang harus digiatkan, saat ini dan nanti. N ed: andi nur aminah
***
Komentar
Buka Lapangan Kerja
Salmawati Badar, Jakarta
Harapan saya pada pemerintahan baru saat ini, sebaiknya segera membuka banyak lapangan kerja dengan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi keunggulan daerah. Hal ini sangat penting agar bisa memecahkan salah satu masalah besar bangsa ini, yaitu mengurangi banyaknya pengangguran. N
Adakan Sekolah Ramah Anak
Ivania Yanienda, Tangerang
Sebagai ibu yang bekerja dari rumah, saya mengharapkan internet yang murah, cepat, dan privasi data yang aman. Juga birokrasi agar dibenahi lagi dalam usaha mikro, kecil, menengah, produk ekspor maupun impor.
Tindak tegas pungutan liar, buat aturan birokrasi yang one stop service. Pungutan liar di daerah lebih menggurita dibandingkan di kota besar. Ini perlu dibenahi dan sepertinya masalah ini berkaitan dengan pengawasan.
Terkait pendidikan, adakan sekolah yang ramah anak. Mungkin dapat dicontoh sekolah alam milik swasta. Terkait masalah kepemudaan, adakan nikah massal setahun dua kali untuk mencegah terjadinya zina. N
Perhatikan Nasib Petani
Innuri Sulamono, Malang
Sebagai istri petani, saya berharap pemerintah memperhatikan kaum petani, peternak, dan buruh tani. Banyak petani yang saat musim kemarau seperti ini tidak bisa panen dan mereka bingung mencukupi kebutuhan mereka. Tim ahli dari pemerintah mestinya bisa menganalisis bagaimana cara menolong para petani.
Di daerah saya, di Malang, banyak petani tidak punya tanah, lalu mereka mengerjakan tanah milik Perhutani yang mereka sewa dari satu orang ke orang lainnya. Mereka pun harus membayar uang yang tidak jelas masuk ke mana, apakah ke Perhutani atau ke kantong oknum. Saya berharap pemerintah mau memberikan tanah ke petani, minimal tanah yang sekarang mereka kerjakan itu jadi milik mereka.
Harapan saya yang lainnya, pemerintah bisa memperhatikan kaum pinggiran, pemulung, tukang becak, orang miskin yang meminta, dan yang tidak meminta-minta. Yang tunawisma ditampung dan dikasih pekerjaan, yang sakit karena tua dirawat. N
Dahulukan Revolusi Pendidikan
Karyati Ulya (Liyak), Temanggung
Sebagai ibu yang juga guru, saya berharap pemerintahan baru benar-benar mendahulukan 'revolusi' pendidikan. Betapa menyedihkan melihat dunia pendidikan saat ini. Pendidikan tinggi begitu mahal sehingga menghalangi siswa-siswa miskin yang pintar, tapi tak cukup dana untuk mengenyamnya.
Saya juga berharap tak ada lagi anak-anak yang harus bertaruh nyawa untuk menempuh perjalanan ke sekolah karena tiadanya jembatan di atas sungai ataukah mereka harus melewati jurang. Tolong, utamakan untuk membangun gedung-gedung sekolah yang layak di perbatasan. Tentu saja, dibarengi penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas sehingga tak ada lagi 'anak tiri pendidikan' di negeri ini.
Selain itu, saya juga berharap pemerintah lebih tegas dalam menertibkan tayangan televisi yang dapat merusak moral anak bangsa. N
PKL Lebih Dikoordinasi Lagi
Ayu Mutiara, Jakarta
Sebagai penyuka kebersihan, mohon jika ada acara akbar, seperti syukuran di Monas kemarin, para pedagang kaki lima dikoordinasi agar lebih tertib lagi. Saya sudah salut dan mengacungkan dua jempol untuk para relawan dan masyarakat yang sudah mau ikut menjaga kebersihan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia.
Kalau bisa, sering-sering juga mengadakan ajang semacam Jakarta Fair tandingan yang lebih murah barang-barang dagangannya. Jakarta Fair tandingan ini dilakukan di kantong masyarakat golongan menengah ke bawah.
Sedikit saran tambahan, kalau boleh Kabinet Trisakti bapak Jokowi-JK harus benar-benar orang yang kuat imannya agar tidak mudah tergiur dengan hal-hal keduniawian! Salam tiga jari! N
Jangan Bergantung pada Ekonomi Liberal
Mustaqim, Bogor
Saya berharap pemerintah bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh atas kemandirian bangsa dengan berpijak pada kearifan lokal untuk menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Kita tidak harus bergantung pada poros ekonomi liberal, sesuai misi pengembangan ekonomi kreatif.
Yang perlu dilakukan juga adalah menciptakan stabilitas keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Penegakan supremasi hukum pun hal yang penting. Dan, menciptakan SDM yang berkualitas secara spiritual, mental, rasional, serta berbudaya. N
Utamakan Transportasi Publik
Yulvarida Arini, Jakarta
Sebagai ibu yang bekerja di Jakarta dan tinggal di pinggiran kota, saya mendambakan angkutan umum yang nyaman dan cepat. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pengelolaan transportasi di mana kebijakan itu mengutamakan transportasi publik yang nyaman dan andal. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi berkurang, kemacetan terurai, dan saya tak perlu menghabiskan enam jam sehari di jalanan untuk pergi dan pulang kerja. Waktu saya untuk keluarga juga bisa lebih banyak.
Kebijakan harus berlaku nasional, bukan cuma parsial untuk Jakarta dan kota-kota besar yang telanjur macet. Mumpung kota-kota lain belum macet, jadi sebaiknya diantisipasi mulai dari sekarang. N
Ikuti Whatsapp Channel Republika
