JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengaku tak menginginkan kursi menteri pada kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Namun, Golkar yakin ada kadernya yang cocok atau bahkan diincar untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang. "Golkar tak ingin dapat jatah kabinet dan tak akan melakukan lobi-lobi untuk kadernya agar mendapat kursi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, Rabu (17/9).
Sebelumnya, kepada wartawan di sela pertemuannya dengan Jokowi, pada Selasa (16/9), JK mengatakan tidak ada kader Golkar yang akan duduk di kabinet mendatang meski 16 dari 34 kursi menteri berasal dari partai politik. Menurut Ridwan, partainya tak mempermasalahkan pernyataan JK tersebut.
Foto:Republika/ Tahta Aidilla
Foto siluet peneliti Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu berbicara dalam hasil suvey "Jalan Politik Suara Terhadap Munas dan Opsi di Pemerintahan" Jakarta, Rabu (3/9). Sebanyak 55,9 persen DPD ingin partai beringin ini berada di luar pemerintahan, sementara 29,5 persen ingin Golkar ada di dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Partainya, kata Ridwan Hisjam, akan tetap menjalankan doktrinnya, yakni "Karya Siaga Gatra Praja", dan menyesuaikan situasi maupun kondisi politik dinamis. "Golkar menjalankan pemerintahan dengan memfokuskan peran-peran legislatif yang merupakan sistem kenegaraan Indonesia dalam trias politica, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif," katanya.
Mantan ketua DPD I Golkar Jawa Timur itu juga menegaskan peran legislator yang berkonsentrasi terhadap pembuatan undang-undang, pengawasan atas kinerja pemerintah atau eksekutif, serta pembuatan anggaran belanja. "Golkar tidak oposisi. Semua keputusan eksekutif yang prorakyat pasti didukung. Namun, jika ada yang melenceng tentu akan diberi masukan agar diperbaiki."
Kajian KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan kajian terhadap struktur kabinet 34 kementerian pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). "Jadi kajian kita itu untuk menelaah seberapa efektif publik melihat itu, kebijakannya apa yang mendasari, karena dalam pembentukan struktur kabinet tersebut ada tim transisi yang terlibat," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Rabu (17/9).
Zulkarnain menambahkan, bagi KPK yang terpenting adalah Jokowi-JK memilih menteri berdasarkan prinsip objektivitas dan keberpihakan kepada masyarakat. "Baik-tidaknya kita tidak melihat dalam teori, tetapi bagaimana itu bisa dikontrol masyarakat ke depan," ujarnya.
Ditanya apakah komposisi 34 kementerian di kabinet Jokowi-JK sudah ideal menjawab keinginan dan tuntutan masyarakat, Zulkarnain enggan mengomentarinya. "Kalau soal idealnya harus berapa, saya tidak berkomentar karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu." antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
