Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat pemilihan kepala daerah saat ini banyak kekurangan. Dari sisi biaya maupun kapasitas calon. Berikut wawancara Republika dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Johan, Ahad (15/9).
Bagaimana hasil kajian Kemendagri terkait pilkada?
Hasil kajian dan penelitian kami sejak pilkada dijalankan secara langsung pada 1 juni 2005 sampai sekarang 2014, sudah ada 1.042 pilkada langsung. Dalam praktiknya, terjadi berbagai macam kekurangsempurnaan dan kelemahan. Itu mengakibatkan kami berpikir untuk memperbaiki kekurangan itu dan menyempurnakannya.
Caranya bagaimana?
Caranya ada dua hal. Pertama, pemilihan tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, tapi harus diperbaiki mekanisme rekrutmen pencalonan. Kedua, harus diperbaiki juga biaya pilkada yang mahal.
Bisa dijelaskan lebih detail dua cara itu seperti apa?
Mekanisme rekrutmen (yaitu) jangan sampai terjadi orang-orang yang tidak berkompeten dan tidak berintegritas menjadi kepala atau wakil kepala daerah. Caranya melalui mekanisme uji publik. Uji publik itu menjadi salah satu syarat bagi kandidat. Kalau belum lolos uji publik, partai politik belum bisa mencalonkan yang bersangkutan. Itu juga salah satu cara menghambat politik dinasti atau politik kekerabatan.
Kemudian, bagaimana cara yang kedua?
Kedua, biaya jangan mahal. Caranya itu dilaksanakan pilkada serentak, pada hari yang sama dipilih gubernur, bupati, dan wali kota. Rakyat sekali datang mencoblos ke tempat pemungutan suara, tidak perlu berulang kali. Biaya bisa dihemat sampai 50 persen karena bayar ongkos kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas-petugas pelaksana cukup sekali. Di samping itu juga dilakukan pilkada murah dengan cara pengaturan dana kampanye yang murah.
Bagaimana pengaturan dana kampanye agar murah?
Dana kampanye yang murah itu dengan cara, pertama, calon-calon dilarang untuk memberi uang kepada parpol pengusung, istilahnya sewa kendaraan atau sewa perahu. Parpol pengusung justru harus melakukan penggalangan dana atau fund rising dari publik untuk dapat mengongkosi biaya kandidatnya. Kedua, kami sederhanakan metode-metode kampanye. Caranya dengan menghapus rapat umum yang biasanya mahal karena harus menghadirkan ribuan orang dan bikin panggung di tempat itu.
Kenapa dana kampanye harus murah?
Kenapa harus membuat kampanye murah? Karena, kita tidak mau kalau dia terpilih dia harus bayar kompensasi kepada sponsor-sponsor yang mendukungnya. Jadi, kalau ada sponsor-sponsor, yang mengusung akan minta supaya diberikan kompensasi, seperti minta proyek, izin-izin. Akibatnya, kepala daerah bisa masuk penjara karena penyalahgunaan wewenang. Sudah 332 dari 524 kepala negara yang terlibat itu.
rep:c87 ed :teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
