JAKARTA -- Mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengetahui beberapa program pemerintah yang bertujuan mengurangi kesenjangan berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada 27 Mei-4 Juni 2014. Tiga program yang paling diketahui masyarakat, yakni beras untuk keluarga miskin (raskin) diketahui sebanyak 54,3 persen responden, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 31,8 persen responden, dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) 25,2 persen responden.
Selain tiga program itu, masih banyak program yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara lain, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PNPM Mandiri, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi BBM, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebagainya.
"Meski ketiganya populer, masih perlu analisis tersendiri apakah ketiganya memiliki dampak paling kuat dalam memperkecil pendapatan," kata Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi, dalam acara Rilis Survei Nasional bertajuk "Survei Opini Publik Persepsi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia/Inequality Perception Survey in Indonesia", di Jakarta, Senin (1/9).
Artinya, pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat paham program-program utama yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel 3.080 orang dengan margin of error sebesar plus-minus 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berpendidikan
Pakar Ekonomi dari Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, persoalan pengangguran di Indonesia pada 2020 akan berubah. Saat ini, masalah pemerintah bagaimana orang berpendidikan rendah bisa bekerja. "Pada 2020 orang pendidikan bagus bagaimana bisa bekerja karena kesempatan kerja tidak ada," kata Aviliani.
Aviliani mengatakan, setiap tahun angkatan kerja di Indonesia bertambah 1,5 juta orang, tapi penyerapan tenaga kerja hanya 180 ribu orang. Akibatnya, akan ada ratusan ribu pengangguran baru setiap tahun. "Kalau tidak ada kebijakan berkesinambungan, akan jadi masalah jangka panjang," ujarnya.
Menurutnya, pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah pengembangan sektor berbasis agro industri supaya terjadi peningkatan pendapat petani. Dengan demikian, diprediksi akan terjadi pengentasan kemiskinan terhadap 38 juta orang. Adapun di sektor industri, kebanyakan buruh-buruh tidak memiliki keahlian sehingga perlu peningkatan dan sertifikasi keahlian agar terjadi peningkatan upah. rep:c87/satya festiani ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
