BETHLEHEM — Para pemimpin Palestina akan mengejar upaya diplomatik di Dewan Keamanan (DK) PBB guna mengakhiri dekade panjang blokade Israel terhadap Gaza.
Seorang pejabat senior Fatah, Nabil Shaath, mengatakan, pertama-tama Organisasi Kemerdekaan Palestina (PLO) akan mengajukan permohonan kepada DK PBB pada 15 September guna menuntut menarik para pemukim Israel dari tanah Palestina. Langkah PLO akan disusul Liga Arab yang bakal bertemu pada 5 September dengan PLO guna membahas dukungan terhadap langkah tersebut.
Dilansir Ma'an News Agency, Kamis (28/8), Shaath menyatakan, apabila permintaan PLO ditolak, PLO akan membawa masalah blokade Israel ke Pengadilan Pidana Internasional. Tujuannya tak lain agar para pejabat senior Israel, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Moshe Ya'alon, diadili.
"Mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran perang yang menewaskan lebih dari 2.000 warga Palestina," kata Shaath.
Menurut Shaath, langkah diplomatik ke DK PBB merupakan bagian integral pembahasan lanjutan pascakesepakatan gencatan senjata permanen Palestina-Israel yang mulai berlaku pada Selasa (26/8), pukul 16.00 GMT. Shaat mengatakan, Israel menerima kesepakatan gencatan senjata tanpa dimiliterisasi Hamas atas tekanan dari Amerika Serikat.
Di Nusa Dua, Bali, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengadakan pembicaraan khusus mengenai Palestina. Dalam pertemuan di Forum Global Aliansi Peradaban PBB (UNAOC) ke-6 tersebut, Ki-moon menerangkan soal Aliansi Peradaban PBB yang dibentuknya pada 14 Juli 2005. Aliansi itu bertujuan menjembatani jurang antara Islam dan Barat serta membangun kemauan politik dan aksi bersama untuk menghadapi prasangka, mispersepsi, dan menolak ekstremisme dalam masyarakat.
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menerangkan, dalam pertemuan bilateral yang membahas perkembangan situasi di Gaza, Ki-moon memberikan apresiasi mendalam kepada Presiden SBY yang dengan lugas menyerukan agar konflik Gaza dihentikan.
"Presiden SBY juga mengapresiasi upaya Sekjen PBB dan keduanya sama-sama berharap agar genjatan senjata yang sudah tercapai di Gaza beberapa hari ini dapat dipertahankan terus," kata Marty.
Kedua pemimpin, Marty melanjutkan, juga meminta akar masalah yang menimbulkan konflik di Gaza dapat diatasi, termasuk blokade terhadap Gaza. Keduanya juga mendiskusikan keprihatinan mereka terhadap situasi keamanan di Gaza serta kemampuan masyarakat Gaza untuk menumbuhkembangkan perekonomiannya.
Di London, para pemimpin Muslim dan Yahudi mendesak para pengikutnya untuk menyebarkan perdamaian di Timur Tengah. Dalam pernyataan bersama, Deputi Dewan Yahudi dan Dewan Muslim Inggris (MCB) mengecam sikap Islamofobia dan anti-Semit. Kedua organisasi juga menyatakan pandangannya terkait konflik antara Israel dan Palestina. Mereka menegaskan, jumlah warga sipil yang tewas tak dapat diterima oleh kedua agama.
Selama agresi ke Jalur Gaza sejak 8 Juli 2014, serdadu Israel telah menyerang lebih dari 5.000 lokasi. Serangan tersebut mengakibatkan 2.145 warga Palestina tewas dan 11 ribu lainnya terluka. Bukan hanya warga Gaza, Palestina, saja yang menderita akibat serangan Israel. Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Gaza juga tidak luput menjadi korban kekejaman zionis Israel.
Seorang WNI yang tinggal di Gaza, Rinawati binti Ruhendi Mukman (35 tahun), terpaksa harus dibantu suaminya saat harus melahirkan anak keduanya, Yasin Ahmad Yahya Skaik. Detik-detik menjelang persalinannya, rudal-rudal dan roket-roket Zionis Israel terus dijatuhkan dari pesawat tempur Israel ke Gaza.
"Yang membuat saya sedih, tak ada yang membantu persalinan, kecuali suami saya,Yahya Ibrahim Skaik. Suasana memang sangat kacau sekali saat itu," kata Rinawati di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (28/8).
rep:gita Amanda/rr laeny sulistyawati/c64 ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika
