REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah mendorong penyediaan perumahan vertikal di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa. Langkah ini sebagai bentuk upaya agar semakin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah.
“Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa menyediakan perumahan dengan 'vertical housing', bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah dua juta jiwa boleh dengan rumah tapak,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dalam keterangan tertulis, pekan lalu. Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya sedang mengatur ke arah perumahan vertikal karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta jiwa, ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.
Ia mencontohkan dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh. Selain itu, persoalan lainnya, kata dia, adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah kerap dinilai tidak bankable sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.
Berdasarkan data Bappenas, 70 persen penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12 persen dengan akses kredit pemilikan rumah (KPR), dan 18 persen dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh. Antara ed: Khoirul Azwar
Ikuti Whatsapp Channel Republika
