Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengembalikan kuota jamaah haji Indonesia ke posisi normal plus tambahan kuota 10 ribu orang sehingga total kuota menjadi 221 ribu orang. Bagaimana Kementerian Agama (Kemenag) mengantisipasi ini?
Karena ada tambahan kuota 52.200 orang dari 168.800 orang menjadi 221 ribu orang, antisipasi awal pada persiapan. Pertama, adalah Sistem Koputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Ada percepatan antrean di mana 52.200 orang akan dibagi per kuotanya secara proporisonal per provinsi. Tapi, ini masih persiapan, belum final. Yang pasti, calon jamaah haji yang berusia di atas 70 tahun akan jadi prioritas.
Kedua, pasti akan ada tambahan petugas. Penambahan ini juga akan melihat proporsi wilayah. Ke depan hingga sebelum Maret 2017, Kemenag akan rapat dengan DPR sebelum penetapan proporsi kuota dan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji).
Apakah penambahan kuota sebanyak 10 ribu orang bisa dialokasikan langsung untuk jamaah lanjut usia (lansia)?
Sebanyak 10 ribu kuota tambahan ini akan dibagi habis ke provinsi secara proporsional, bisa dipakai bisa tidak. Kuota lansia belum ditetapkan. Yang pasti lansia akan jadi prioritas. Ini akan masuk sistem daerah. Atau bisa juga pendekatan kuota lansia menggunakan persentase.
Apa sudah ditetapkan persentase untuk lansia?
Dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah belum ada. Kecuali bila hasil rapat Senin dengan DPR menentukan. Pekan depan akan ada rapat di DPR untuk evaluasi. Kuota untuk lansia bisa disampaikan di sana karena harus disepakati bersama.
Kalau tidak bisa dipakai di satu daerah, apakah kuota bisa dialihkan ke daerah lain?
Pengalihan kuota ada mekanismenya, kalau tidak dipakai, akan dihabiskan di satu daerah. Karena itu, akan dibuat proporsi pembagian dulu. Kalau tidak habis kuotanya, rasanya tidak mungkin karena antrean haji di tiap provinsi sekarang sudah variatif.
Bagaimana persiapan sarana-prasarana?
Sarana-prasarana ini ada di dalam negeri dan lokasi pelaksanaan haji. Di embarkasi, yakni asrama haji, sedang diperbaiki fasilitasnya menggunakan dana dari SBSN (surat berharga syariah negara).
Untuk pelaksanaan di lokasi pelaksanaan haji, juga ada perbaikan. Hasil kunjungan dan MoU Menag dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kemarin sudah disepakati akan ada perbaikan, seperti tenda di Arafah dan kamar kecil di Mina, karena perbandingan antara jumlah kamar kecil dan jamaah penggunanya belum memadai. Juga, frekuensi makan akan ditingkatkan lebih dari dua kali, juga kualitas makanan agar lebih sesuai cita rasa Indonesia.
Bagaimana dengan persiapan petugas?
Perbandingan meningkat, itu sudah kelihatan. Petugas kesehatan dan pembimbing haji pasti ditambah. Berapa banyak tambahannya, belum ditentukan.
Selain manasik, apa ada juga edukasi calon jamaah sebelum berangkat, seperti cara meminta bantuan darurat karena banyak jamaah yang baru pertama kali ke luar negeri?
Edukasi selalu dilakukan. Karena, jamaah haji yang berangkat beragam pembekalannya, ada yang oleh Kemenag, ada yang oleh KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji). Tapi, ada fasilitas TI (teknologi informasi) yang bisa dimanfaatkan, misalnya, video manasik.
Bertambahnya kuota untuk semua negara untuk daerah terbatas, seperti Mina dan Jamarat, pasti akan menimbulkan kepadatan dan bisa jadi masalah. Di lokasi, seperti di jalur-jalur, akan lebih mudah memakai simbol. Nanti Jamarat akan dilengkapi simbol dan petugas Indonesia. Oleh Fuji Pratiwi, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
