JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil membantah informasi yang menyebutkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hendak membatasi visa umrah. Sebab, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu visa umrah akan ditambah di beberapa negara, termasuk Indonesia.
"Saya belum tahu informasi pembatasan visa umrah itu. Karena kalau informasi sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi justru sebaliknya, menambah visa umrah," kata Djamil kepada Republika di Jakarta, Kamis (20/10). Dia menegaskan, informasi pembatasan kuota oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bisa jadi bukan informasi yang benar.
Sebab, sejumlah jajaran perwakilan Pemerintah Indonesia beberapa bulan yang lalu telah bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi. "Justru, dalam pertemuan tersebut, ia memberi pertimbangan untuk penambahan visa jamaah umrah dari berbagai negara," ujar Djamil.
Hal ini karena perspektif Pemerintah Arab Saudi, dengan semakin banyaknya kunjungan umrah ke Makkah dan Madinah, justru akan menambah devisa negara yang besar.
Sebelumnya, berkembang informasi dari salah satu provider visa umrah, Badir Global Business, bahwa Pemerintah Saudi akan mengurangi kuota umrah untuk Indonesia hanya 40 ribu visa per tahun.
Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad juga membantah kabar pembatasan visa umrah dari Kerajaan Arab Saudi. "Justru sebaliknya, visa umrah itu akan tidak terbatas. Programnya Kerajaan Saudi itu 30 juta untuk umrah kok," kata Baluki.
Menurut Baluki, pembatasan menjadi 40 ribu visa memang terjadi pada detik-detik akhir menjelang Ramadhan. Namun, hal tersebut bukan sesuatu yang baru.
"Setiap menjelang Ramadhan memang selalu akan ada pembatasan visa. Tapi, tidak kemudian diberlakukan setiap bulan," ujar Baluki. Lebih lanjut, dia mengatakan, beberapa waktu lalu Himpuh baru menuntaskan pertemuan dengan Konsul Arab Saudi.
Dan, ketika itu tidak ada informasi pembatasan visa umrah. "Dan, komunikasi kami dengan konsul Arab Saudi tidak pernah terputus. Jadi, pasti hal itu kita ketahui kalau benar adanya, tapi itu tidak betul," ujar Baluki.
Secara pribadi, dia menuding Badir Global Business telah menyampaikan informasi keliru. Apalagi, sampai membawa nama Kedutaan Besar Arab Saudi.
"Itu semua tidak benar. Mereka ini perusahaan baru butuh promosi, dan dia mau ikut pameran di Himpuh. Jadi, kita kaget ada informasi ini. Kalau Kedutaan Besar Arab Saudi tahu soal informasi yang tidak benar ini, pasti akan marah dan provider visanya bisa dicabut," kata Baluki menjelaskan.
Berdasarkan data Kementerian Haji Arab Saudi, jumlah visa yang akan diterbitkan pada tahun ini diperkirakan mencapai 10 juta. Jumlah ini diproyeksikan meningkat hingga enam kali lipat pada 2018.
Penambahan ini tentu akan membuat jumlah jamaah umrah, tak terkecuali asal Indonesia, bertambah. Berdasarkan data Ditjen PHU Kemenag, setiap bulannya 52 ribu jamaah Tanah Air menuju Tanah Suci.
Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun akibat masa tunggu haji di Indonesia yang berkisar antara 17-20 tahun ke depan. Pada tahun ini, Pemerintah Arab Saudi memperkirakan jumlah jamaah umrah Indonesia menembus 1,5 juta orang. rep: Amri Amrullah, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
