JAKARTA - Pengusaha dan perbankan berharap tim ekonomi pemerintah mampu menumbuhkan perekonomian. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bahlil Lahadalia mengatakan, pertumbuhan harus merata.
''Jadi, pertumbuhan tak hanya berpihak pada korporasi,'' kata Bahlil di Jakarta, Kamis (28/7). Ia menjelaskan, Rasio Gini, atau salah satu patokan dalam mengukur kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia, saat ini sudah mencapai 0,43 yang berarti lampu kuning.
Kesenjangan itu, ujar dia, dapat mengancam stabilitas sosial dan bisa berdampak kepada gangguan dalam dunia politik ke depan bila tak segera diatasi. Apalagi, tingginya kesenjangan ini justru terjadi di kota-kota besar.
Sedangkan di wilayah perdesaan, kesenjangan tidak terjadi, sebab sama-sama mengalami kemiskinan. Menurut Bahlil, menteri keuangan yang kini dijabat Sri Mulyani, yang berwenang mengelola anggaran negara, berperan penting dalam mengatasi kesenjangan itu.
Perbankan menilai positif dengan keberadaan Sri Mulyani yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Direktur Bisnis dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) BRI, Mohammad Irfan menyebutkan, saat ini kita berada di tengah perekonomian yang masih lesu.
Karena itu, kebijakan pemimpin baru sangat ditunggu. ''Kredit bisa tumbuh jika ekonominya tumbuh," ujar Irfan di Jakarta, Rabu (27/7) malam. Sri yang memiliki koneksi luas di bidang ekonomi, kata dia, semoga bisa mendorong sentimen positif terhadap pasar keuangan.
Kendati begitu, ia berharap tidak akan ada lagi perombakan kabinet, khususnya di tim ekonomi ke depannya. Sebab, apabila dilakukan perombakan kembali, akan sulit untuk meneruskan kebijakan pemimpin sebelumnya.
Mantan menteri keuangan, Chatib Basri mengakui, tidak mudah menghadapi situasi ekonomi sekarang. Sebab, salah satu sumber ketidakpastian dalam fiskal adalah sisi penerimaan. Buruknya ekonomi dunia berimbas pada melambatnya ekspor-impor Indonesia.
''Harga komoditas turun. Ini menjelaskan kenapa penerimaan pajak pada Juni 2016 tidak menggembirakan. Ini melahirkan risiko fiskal," kata Chatib. Ia juga belum bisa memprediksi prospek pengampunan pajak yang diandalkan pemerintah untuk menambah pendapatan.
Sebab, menurut dia, uang yang ada di luar negeri belum terhitung secara gamblang. Kalau jumlahnya besar, tentu kemungkinan kembalinya uang ke dalam negeri juga besar. Namun, saat uang di luar negeri ternyata kecil, sudah jelas aliran dana juga akan kecil.
Keberhasilan amnesti pajak juga tergantung seberapa besar tekad pemerintah menyosialisasikan program tersebut. Karena, selama ini masih banyak wajib pajak yang belum paham betul manfaat dan sanksi ketika mereka tidak mengikuti pengampunan pajak.
"Yang harus diperhatikan sekarang, bagaimana perkembangannya. Apakah pengampunan pajak ini bisa berhasil untuk menahan pemotongan anggaran kembali,'' papar Chatib. Inilah risiko yang dialami. Apalagi, kita tahu batas defisit kita 3 persen dari PDB.
Kondisi fiskal seperti inilah yang sekarang menjadi tanggung jawab besar Sri Mulyani. Dimasukkannya Mulyani ke dalam pemerintahan, diharap bisa membuat terobosan untuk mengatasi kondisi keuangan negara yang tengah tertekan.
"Namun, kita harus realistis, enggak bisa semua dibebankan kepada Sri Mulyani, karena kondisi keuangan kita kan enggak mudah," ujar Chatib. Ia menyebutkan, Sri harus betul-betul bisa menjaga kondisi fiskal pemerintah secara baik.
Apalagi, waktu pemerintah hanya tinggal enam bulan tersisa dalam mengarungi tahun 2016. Penerimaan yang sedikit berbanding terbalik dengan pengeluaran kementerian dan lembaga (K/L) yang cukup cepat menyerap anggaran.
Minta waktu
Sejumlah menteri baru di Kabinet Kerja yang dilantik pada Rabu (28/7) lalu, mulai bekerja di kantor masing-masing. Hari pertama kerja, mereka langsung disambut dengan berbagai pekerjaan rumah yang menumpuk.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meminta waktu satu hingga dua pekan untuk mempelajari secara spesifik kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada kepemimpinan sebelumnya, untuk kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan atau melakukan perubahan.
Budi mencontohkan, isu kereta cepat yang menghubungkan Jakarta – Surabaya, serta rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan dan Papua. Menurutnya, perlu pemahaman mendalam sebelum ia bisa menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat.
Senada dengan Budi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, juga meminta waktu dua pekan untuk bisa melihat gambaran besar terkait program kerja di bawah kementeriannya.
Luhut menambahkan, dirinya juga akan mempelajari isu-isu strategis yang telah digarap oleh pejabat sebelumnya. Pernyataan ini menjawab pertanyaan wartawan soal nasib reklamasi Teluk Jakarta, reklamasi Teluk Benoa di Bali, atau isu terkait pengembangan wilayah Natuna. rep: Idealisa Masyrafina,Debbie Sutrisno, Sapto Andika Candra, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
