PALU - Tujuan akhir dari Operasi Tinombala disebut belum dimengerti secara jelas oleh warga Poso, Sulawesi Tengah. Perpanjangan operasi tersebut dinilai bisa memunculkan kecurigaan masyarakat soal keberadaan kelompok-kelompok teroris di wilayah tersebut.
"Jadi harus dijelaskan ini (operasi) maksudnya apa," kata anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, Ma'mun Amir kepada Republika, Kamis (21/7). Ma'mun menilai, masyarakat Poso juga sudah jengah dengan keberadaan kelompok-kelompok teroris yang disebut aparat kemanan bercokol di daerah mereka.
Ma'mun menegaskan, harus jelas apakah operasi yang digelar TNI-Polri di Poso tujuannya untuk penegakan hukum atau punya misi lainnya. Pelibatan prajurit TNI belakangan, menurutnya, mengaburkan tujuan operasi tersebut.
Menurut Ma'mun, masyarakat sedianya tak keberatan dengan keberadaan ribuan aparat keamanan di Poso. Meski begitu, jika keberadaan tersebut terus diperpanjang jadi lain soal. "Masyarakat bakal bertanya-tanya, 'ini ada apa sebenarnya?'," ujar Ma'mun.
Ma'mun yang sudah mulai mencermati isu teorisme di Poso sejak 2003 mengatakan, lokasi Poso berada di wilayah yang terkunci. Sebab itu, dalam pandangan dia, operasi pemberantasan terorisme di wilayah itu semestinya bisa lekas dituntaskan.
Sebelumnya, pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, Operasi Tinombala dapat diakhiri jika Santoso dipastikan tewas dalam operasi tersebut. "(Operasi) bisa diakhiri dalam waktu dekat, namun kemampuan dan kewaspadaan aparatur di daerah yang harus diperkuat. Termasuk juga dengan melakukan pemeliharaan keamanan secara intensif dan menyiapkan skema mitigasi," kata Khairul menjelaskan.
Menurutnya, aparat keamanan juga perlu mencegah gangguan keamanan kembali muncul serta melakukan pemulihan kondisi setelah dilaksanakannya operasi selama bertahun-tahun. Peningkatan kewaspadaan ini perlu dilakukan, namun tanpa mengganggu hak warga negara serta kenyamanan masyarakat sehingga tak menimbulkan trauma.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie juga berpendapat, dengan kematian Santoso, Operasi Tinombala mesti dihentikan. Hal itu, menurutnya, penting untuk mengembalikan ketenangan warga Poso.
Menurut Jimly, masyarakat Poso butuh hidup normal dalam aspek ekonomi dan lainnya. "Yang lebih penting lagi, masyarakat Poso tidak ingin daerahnya dilabeli basis teroris terus-menerus," ujar Jimly.
Menurutnya, kematian Santoso harus dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk mencegah munculnya 'Santoso-Santoso' lainnya, baik akibat ketidakadilan di masyarakat maupun karena lemahnya penegakan hukum. "Artinya, jangan ada lagi pembiaran bagi pihak tertentu untuk sengaja menciptakan 'Santoso baru' dengan narasi berlebihan agar drama war on terrorism terus berjalan dengan tujuan politik atau yang lainnya," kata Jimly.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengungkapkan, kepolisian belum bisa memastikan apakah Operasi Tinombala akan diperpanjang atau tidak. Keputusan tersebut baru akan diambil setelah dilakukan evaluasi pada 6 Agustus 2016. Fitriyan Zamzami, Dessy Suciati Saputri
Ikuti Whatsapp Channel Republika
