Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebutkan 83 persen angkutan umum masih belum laik beroperasi. Akar masalahnya di mana?
Gini loh, yang jelas, itu potret buruk transportasi umum kita. Itulah potret buruknya. Tapi, ini pun, jangan serta-merta operator disalahkan. Karena, kalau dia ngambek, dia berhenti semua celaka. Mari duduk bersama diskusi dengan data itu kita mau apa?
Kita ajak operator juga untuk menyadari bahwa itu sesuatu yang harus diutamakan. Namun, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Karena apa? Kalau saya melihat, selama ini kan orang mengapa gak mau naik angkutan umum? Karena, naik angkutan umum mesti dari terminal.
Wong terminal saja isinya rampok, copet, begal, ya gak mau kan orang. Akhirnya, mereka berangkat seenaknya. Dan, selama ini tidak pernah di terminal dilakukan uji laik. Ramp check itu istilah udara, ya.
Hanya Dinas Perhubungan Solo sejak zaman Pak Jokowi dulu lakukan uji laik. Dinas daerah lain omong kosong. Termasuk, Jakarta. Omong doang.
Mau Lebaran pun, hanya Solo yang sejak 2010 melakukannya. DKI belum lakukan. Baru tahun ini atas perintah presidennya dilakukan uji laik. Karena apa? Tahun lalu, ada PO kebun sayur, masih ingat kan? Tapi, ini saya salahkan pemerintah. Mestinya, pemerintah memberikan contoh yang baik. Kita mulai tahun ini.
Uji laik jalan sudah menyasar secara merata untuk angkutan mudik?
Belum untuk ramp check atau uji laik. Jangan yang angkutan umum saja atau bus penumpang yang diuji. Coba bus wisata juga dilakukan uji laik. Saat ini, gak ada. Dan, mudik gratis kan banyak pakai bus wisata. Selama ini, uji laik masih sebatas untuk bus angkutan umum.
Dan, kalau pemerintah mau ajarkan secara benar, mulai tahun ini lakukan pemberangkatan mudik jangan berawal dari lapangan sepak bola. Itu buat main bola. Jangan dari Monas, itu buat wisata. Pemerintah harus beri contoh, mudik gratis dari terminal bus dong.
Angka 83 persen terdengar tinggi. Pemerintah yang kurang tegas atau operator yang ngeyel?
Itu kesalahan pemerintah juga. Seharusnya, uji laik dilakukan rutin dan tidak hanya Lebaran. Ini akibat kesalahan pemerintah daerah karena ketika terminal diserahkan kepada daerah maka daerah tidak urus dengan benar.
Tahun ini, pemerintah pusat mulai menarik. Insya Allah, tahun depan sudah agak lebih baik. Sudah ada 18 terminal yang sudah membaik. Artinya, pemerintah harus menambah anggaran untuk perbaikan 143 terminal se-Indonesia.
Keterlibatan Organda dalam menyiapkan angkutan aman untuk Lebaran bagaimana?
Organda harus digandeng. Saya sepakat. Kalau memang gak layak, tak boleh jalan. Bukan hanya kendaraan, melainkan juga pengemudinya. Selama ini, belum ada pelatihan. Saya kasihan sama operator, dimintai oknum-oknum aparat, PNS di daerah. Padahal, angkutan itu berapa sih untungnya?
Perlukah sanksi dipertegas?
Bicara keselamatan. Iya tentu saja, tidak bisa tidak. Pemerintah harus tegas. Salah satu langkah awal, jangan dia (pemerintah) naikkan penumpang angkutan mudik bukan dari terminal. Itu ngajarin gak benar. Pemerintah harus berikan contoh.
Lebaran tak lama lagi. Langkah cepat pemerintah harusnya bagaimana?
Item yang diminta pemerintah tidak banyak, ya. Cuma lima itu minimalis. Harus ada speedometer, rem tangan, seatbelt, kaca depan bagus, dan ban tak boleh gundul. Semua harus berfungsi baik.
Buat pengusaha masih bisa. Dan, dengan dia bagus kan bentuk promosi juga. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada angkutan umum.
Insentif seperti apa?
Banyak hal. Bisa mengurangi beban pajak, suku cadang yang murah. Subsidi juga bisa. Oleh Sapto Andika Candra, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
