Sejumlah bencana longsor dan banjir di Jawa Tengah menelan banyak korban. Bagaimana kesiapan pemerintah terkait hal itu?
Kejadian bencana yang terjadi, seperti di Jawa Tengah, ini memang di luar prediksi. Jadi, early warning system (sistem peringatan dini) belum ada. Curah hujan yang tinggi dengan struktur tanah yang labil adalah kombinasi yang pas untuk terjadinya longsor.
Persoalannya sampai saat ini, menurut saya, program pengurangan risiko bencana belum menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seharusnya, dengan peta rawan bencana yang sudah dibuat pemerintah, semestinya sudah dapat terprediksi kejadian seperti itu. Minimal tanggap bencana dilakukan secara cepat.
Apa yang menurut Anda mengesankan pemerintah sepertinya kurang tanggap soal bencana?
Kalau urusan bencana, tidak ada yang 100 persen siap. Yang ada apakah punya sistem yang siap ditambah punya emergency strategy untuk menghadapi bencana yang terjadi nantinya. Selama ini, pemerintah belum dapat dikatakan siap sepenuhnya untuk ini karena kita tidak terbiasa melakukan forecasting dan analisis terhadap probabilitas terjadinya kerawanan yang akan terjadi.
Hal itulah yang membuat pemerintah seperti tidak ada antisipasi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Namun, terkait bencana yang terjadi di Jawa Tengah, reaksi pemerintah relatif cepat dan segera merespons masukan masyarakat. Anggota DPD RI Komisi VIII juga sudah langsung ke lokasi bencana.
Apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko banyak korban pada bencana di Indonesia?
Perlu membangun kesadaran dan kepekaan bersama terhadap penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana. Sekarang ini, hal ini sudah dilakukan meskipun memang masih belum maksimal. Ada kendala yang masih menyertai. Kendala di daerah, sumber daya manusia masih sangat terbatas. Kalaupun ada dan sudah mendapat pelatihan, justru dipindahkan tugasnya ke bagian lain.
Apakah kerawanan bencana bakal mengganggu mudik nanti?
Ya betul, sebagian besar daerah tujuan mudik di Jawa Tengah rawan terjadi bencana. Kalau istilah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometrologi. Karena bukan hanya La Nina, tapi juga El Nino. Antisipasi dari pemerintah masih belum matang soal ini. Sebab, antisipasinya memang harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk penanganannya.
Bagaimana dengan anggaran untuk bencana selama ini. Apakah dinilai cukup?
Ada alokasi dana yang siap pakai, yang posisinya di bendahara negara. Tapi, karena bencananya juga bertubi-tubi, penggunaannya harus tepat. Jangan sampai di akhir tahun atau awal tahun berikutnya, dana sudah tidak ada. Oleh Agus Raharjo, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
