Penangkapan bupati Ogan Ilir jadi babak baru peredaran narkoba di Indonesia. Bagaimana kinerja penegak hukum selama ini menurut Anda?

Baru-baru ini saja BNN menerapkan tindakan yang saya rasa juga cukup represif. Kemarin-kemarin ini penegakan banyak mengedepankan rehabilitasi. Jadi, ya nggak kuat. Jangan kegenitanlah soal rehabilitasi ini. Pecandu memang perlu direhab, tapi kalau pengguna atau bandar, harusnya ditindak secara tegas, bukan dengan rehabilitasi. Kemarin ini banyak pihak yang terlalu genit soal rehab.

Apa yang sulit dari sebuah penindakan narkoba?

Tidak ada yang sulit. Kewenangannya ada. Kalau ada info dari masyarakat, ditambah lagi ada indikasi lain, BNN juga bisa menyadap. Diintai nggak usah terlalu lama. Apalagi, kalau yang disasar sudah lama menggunakan narkoba. Jadi, ini (pemberantasan narkoba) nggak sulit. Kalau mereka (para pengguna) nggak mau ditangkap atau diperiksa, umumkan saja ke publik. Kalau mereka masih nggak mau, kalau perlu paksa saja.

Seberapa parah ancaman narkoba di Indonesia menurut Anda?

Tidak ada satu pun anak bangsa yang kebal narkoba. Saya banyak mendengar banyak pejabat, Polri, TNI, dan semualah. Jaksa, hakim juga jadi penyalah guna. Kepala daerah wakil bupati pada jadi pemakai, gimana yang di pinggiran? Ini bukti kejahatan narkoba sebuah ancaman.

Bagaimana seharusnya BNN bertindak mengetahui kondisi darurat tersebut?

BNN harus melakukan upaya inspeksi mendadak urine atau darah untuk memastikan orang yang diduga menjadi penyalah guna. Mau bupati, gubernur, danrem, mereka lakukan tes. Yang bersangkutan nggak boleh menolak. BNN datang jangan marah. Kalau you nggak make (narkoba), tunjukkan dong. Oleh Intan Pratiwi, ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika