JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pemerintah tak akan mencampuri permasalahan LGBT selama hal ini menjadi urusan pribadi. Kendati demikian, ia menegaskan, pemerintah melarang adanya kampanye LGBT di masyarakat.
"Kan negeri ini dalam hal-hal itu tidak perlu mencampuri urusan internal orang, selama itu urusan pribadi. Yang dilarang itu kalau, 'Hei kalian-kalian mari kita semua sama-sama lesbi dan gay.' Itu salah," jelas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/2).
Lebih lanjut, ia mengatakan, komunitas LGBT selama ini tak dilarang keberadaannya selama menjadi urusan pribadi masing-masing. Karena itu, ia menilai, tak perlu ada aturan terkait keberadaan komunitas LGBT.
"Apa ada yang melarang? Saya tanya dulu, kalau dilegalkan, ada yang melarang nggak? Kan tidak ada yang melarang kan, selama itu masalah pribadi," kata Kalla.
Secara terpisah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LGBT guna mencegah kampanye kelompok itu. "Kami memang menolak LGBT," kata anggota Komite III DPD RI Emilia Contessa.
Anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menjelaskan, AS dan sejumlah negara Eropa yang sekarang mengakui perkawinan sejenis itu juga mengalami shock pada 60 tahun silam. Karena itu, Indonesia harus mengantisipasinya.
Ia mengungkapkan, LGBT sudah berkembang di Indonesia. Bahkan, dirinya memiliki sahabat yang menjadi bagian dari komunitas LGBT. Hal yang membuat dirinya shock, ia pernah mempunyai asisten yang juga LGBT, tapi dia sudah meninggal dunia.
"Saya bersyukur dia sudah melakukan tobat nasuha sebelum meninggal dunia," kata Emilia. Selain itu, dirinya juga memiliki keluarga yang tinggal di AS yang kini menjadi anggota komunitas LGBT di Negara Paman Sam itu.
"Tentu, saya dan keluarga juga shock. Karena itu, saya ingin ada pencegahannya di sini," kata Emilia. Ia menambahkan, pencegahan itu bisa dalam bentuk regulasi di Kementerian Agama yang melarang perkawinan sejenis.
Anggota DPD lainnya, Ahmad Nawardi, juga mendukung pansus untuk penolakan LGBT itu. "LGBT itu seperti DPD yang fungsinya belum jelas. Karena itu, kami ingin DPD diperkuat. Sama dengan itu, kami juga menolak LGBT agar jelas antara laki-laki dan perempuan," katanya.
Sementara, Koordinator Komunitas Masyarakat Sadar Teknologi Teguh Ardi Srianto juga meminta masyarakat untuk waspada dan cerdas dalam menyikapi kampanye LBGT. Mereka tak hanya kampanye di media sosial, tapi juga tak malu-malu lagi di area publik. Ia menyatakan, pemerintah harus tegas terhadap gerakan LGBT. rep: Dessy Suciati Saputri/antara, ed: Ferry Kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
