Bagaimana perkembangan guru honorer yang dijanjikan akan diangkat menjadi PNS?
Jadi, posisinya kita masih menunggu anggaran dari DPR karena pada hari ini anggarannya tidak ada. Dalam anggaran APBN 2016, juga tidak ada anggaran untuk mengangkat guru honorer K2 menjadi PNS. Jadi, belum bisa terakomodasi untuk pengangkatan mereka.
Kapan mereka akan diangkat?
Ya, kita belum mengetahui karena kita masih menunggu anggarannya. Kita masih menunggu dukungan anggarannya. Karena tanpa anggaran, kita juga belum bisa bergerak, termasuk untuk mengangkat guru honorer itu.
Apa saja yang dilakukan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi untuk mereka?
Kami sebenarnya sudah mengajukan anggaran, berupa road map dan seterusnya. Karena, kapasitas fiskal terbatas sehingga pembahasan ini di DPR tidak disetujui. Jadi, kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nanti kalau anggarannya didukung, kita tindak lanjuti dan realisasikan kembali pengangkatan itu.
Kami juga sudah membuat dan mengajukan anggaran, tetapi dalam APBN 2016 ternyata tidak terakomodasi. Mungkin ini, antara lain, karena keterbatasan anggaran negara saat ini.
Kalau begitu, nasib para guru honorer itu belum ada kepastian?
Pada prinsipnya, kami menunggu dukungan anggaran dari DPR. Karena itu, nasib pengangkatan guru honorer belum ada kepastian sampai hari ini. Kami masih terus menunggu perkembangan sampai dukungan anggarannya ada.
Ini berarti impian guru honorer jadi PNS hilang?
Honorer itu kan sebenarnya bukan hanya guru. Karena itu, untuk guru honorer sebaiknya sabar terlebih dahulu. Kita juga masih terus melakukan upaya agar tersedia anggaran untuk pengangkatan mereka. Kalau tidak ada anggaran, kita juga tidak bisa berbuat banyak.
Yang jelas di APBN 2016 memang belum ada. Lalu, masalah tahun depan dan perubahan selanjutnya, kita lihat saja nanti. Yang pasti, kami akan selalu mengusahakan semaksimal mungkin agar janji pengangkatan ini terealisasikan ke depannya. Kami juga tidak bisa menjanjikan akan diangkat. Ini karena tergantung dukungn anggaran yang ada.
Guru honorer akan melakukan demo kembali jika sampai Desember belum ada kejelasan, bagaimana tanggapan Anda?
Ya, gimana ya, ini kan di luar jangkauan kami. Karena dukungan anggarannya tidak ada, kita tidak bisa berbuat banyak juga. Ini karena penyelesaian honorer bukan hanya Kemenpan-RB.
Pihak mana lagi yang berwenang dalam menyelesaikan guru honorer?
Kita juga harus mendapat dukungan dari empat kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Kami hanya bertugas membuat kebijakan dan regulasi.
Tindak lanjut kebijakan ini, antara lain, harus ada dukungan anggaran juga dari kementerian dan instansi lain serta pemerintah daerah. Jadi, tindak lanjutnya harus ada dukungan dari DPR, lintas kementerian, lembaga, ataupun pemda. Yang pasti kita akan usahakan terus. n c13 ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
