REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sebagian menilai pemerintah dan kepolisian tidak tegas sehingga peristiwa pembunuhan Salim Kancil bisa terjadi. Bagaimana menurut Anda?
Kalau dilakukan sesuai aturan, kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Kasus seperti ini pemerintah daerah yang paling berperan. Pemerintah daerah bersama kepolisian tentu sudah melakukan tindakan, minimal larangan. Harus ada peraturan yang legal kalau memang dilegalkan. Kalau memang tidak, ya tidak.
Bagaimana penegakan aturan sendiri terkait penambangan pasir ilegal? Bagaimana peran polisi di bidang penegakan hukum?
Saya tidak tahu data perincinya seberapa besar penegakan aturan penambangan pasir seluruh Indonesia. Datanya saya tidak megang penegakan hukum kalau semuanya. Karena, kata Anda kejadian kan tidak hanya terjadi di Lumajang, di daerah lain juga ada.
Menurut Anda, mengapa kasus seperti ini berujung pada konflik sosial?
Kalau pertanyaan itu, lebih tepatnya ke pengamat sosial saja. Pertanyaannya mengapa terjadi kan. Saya nggak bisa menjawab.
Polisi kan tentu juga ikut dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang dipicu dari penambangan pasir ilegal? Apa yang biasa dilakukan polisi?
Banyak hal yang dilakukan. Ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan selain penegakan hukum. Contohnya, edukasi kepada masyarakat, memberikan pengertian. Apalagi kalau terjadi ketidaksetujuan dari kelompok lain. Di bawah kan ada juga Bimas kita. Mereka juga berperan. Kalau misalnya tidak mampu kan bisa diteruskan ke satuan di atasnya. Di situ ada polsek, polres, dan polda. Dari situ bisa dibantu. Harapannya, masyarakat melakukan penambangan sesuai aturan. Kalau ada lokasi yang diizinkan, urus perizinannya. Oleh Rahmat Fajar ed: Fitriyan Zamzami