Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta di Istana Negara memunculkan kontroversi baru di DPRD DKI Jakarta. Menurut Anda?
Langkah Presiden sudah sesuai dengan konstitusi dan perundangan di Indonesia. Permasalahannya ada pada teman-teman yang tidak mau hadir. Tapi, Presiden memiliki dasar yang kuat. Ahok memiliki hak menjadi gubernur. Dalam keputusannya, Presiden sudah memberhentikan Ahok sebagai wakil gubernur kemudian dilantik menjadi gubernur.
Pelantikan dilakukan di istana sesuai dengan perundangan yang baru. Nanti, semua gubernur di Indonesia akan dilantik di istana. Jadi, enggak ada menyalahi peraturan, sudah sesuai komitmen yang diberikan pemerintahan lama kepada pemerintahan baru.
Tapi, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan akan menggugat keputusan presiden ke pengadilan tata usaha negara. Bagaimana menurut Anda?
Pemerintah hanya menjalankan undang-undang yang ada. Kalau ada yang tidak suka, silakan mengajukan gugatan. Tapi, saya hanya ingin mengingatkan, pemerintah menjalankan berdasarkan ketentuan yang ada. Wagub otomatis naik menjadi gubernur. Itu bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia.
Permasalahannya, Ahok dibuat susah. Ada sentimen dan politik sakit hati. Kalau bukan Ahok, pasti bakal didukung menjadi gubernur DKI. Tapi, Ahok kan pernah ada masalah dengan beberapa parpol di DPRD DKI. Bagi kami, legislatif seharusnya mematuhi undang-undang. Tidak ada tawar-menawar terhadap undang-undang yang berlaku. Ahok sudah sah dan tidak bisa digugat.
Bagaimana dengan rencana mengajukan hak interpelasi?
Setiap anggota dewan memiliki hak interpelasi. Kalau mereka mau menjalankan, silakan. Bagi kami, kalau tidak berdasarkan hukum jelas, maka kami akan menolak. Tapi, kalau alasannya enggak suka, percuma saja. Kalau tidak kuat, maka akan mentah dan sia-sia saja.
Kepada teman-teman, masalah gubernur mari kita sudahi saja. Eksekutif dan legislatif harus mulai menjalankan tugas untuk rakyat. Kalau KMP ingin diperhatikan oleh rakyat, pelototin saja kinerja Ahok. Kalau masalah Ahok, mari kita tutup buku.
Apakah menurut Anda KMP akan berusaha menjatuhkan Ahok dari kursi gubernur?
Kalau memang Ahok punya kesalahan, jangankan KMP, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga akan mengkritisi. Kalau Ahok benar, sesuai konstitusi, dan membantu rakyat, KMP bakal berpikir dua kali untuk menghantam kinerja Ahok. Sekarang ini DPRD harus melakukan tugasnya. Mari kita lakukan fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan. Pengawasan harus dipertajam. KIH akan mengkritik Ahok, bahkan menurunkan kalau dia melakukan kesalahan fatal. Tapi, kalau dia bekerja dengan baik, kami juga harus mengapresiasi.
Anda mengatakan perseteruan ini harus diakhiri. Apakah ada lobi politik dari KIH ke KMP?
Kami sudah sepakat tidak ada KIH dan KMP di DPRD DKI. Kami bikin koalisi Kebon Sirih. Ada berbagai tugas yang masih tertunda. Sampai saat ini, pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan belum selesai. Kami harus mulai bekerja karena kami dipilih oleh rakyat. Apalagi, banyak yang menyinggung kami makan gaji buta. Sindiran itu benar. Sekarang ini kami masih makan gaji buta. Karena itu, saya mendorong agar semua menyudahi persoalan Ahok ini dan mari kita mulai bekerja.
n ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
