Tahta Aidilla/Republika 
Tiga pasangan bakal calon peserta Pilkada DKI Jakarta berjanji akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah dengan memerangi korupsi.
Pasangan pejawat (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memasukan program antikorupsi dalam visi dan misinya, yakni mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terbuka, dan melayani warga.
Sebagai pejawat, Ahok kerap mengingatkan agar bawahannya tidak melakukan korupsi. "Untuk para PNS, bahkan juga politisi, revolusi bisa dilakukan dengan cara tidak melakukan korupsi. "Jadi, jangan korupsi," kata Ahok saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Jakarta, awal bulan ini.
Sedangkan, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berikhtiar membangun pemerintahan yang bersih dalam memimpin Jakarta. Komitmen itu dibuktikan oleh Anies-Sandiaga sebagai pasangan pertama yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir September lalu.
"Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk sama-sama membangun pemerintahan yang bersih, pemerintahan tidak korup, dan pemimpin-pemimpin yang akuntabel," kata Anies.
Bahkan, pasangan ini memasukkan mantan pemimpin KPK Adnan Pandu Pradja sebagai anggota tim suksesnya. Anies yakin kehadiran Adnan dapat memperkaya program pasangan Anies-Sandi tentang tata kelola yang baik, yang bersih dari korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.
Satu pasangan lainnya, pasangan Agus Harimuti Yudhoyono-Sylviana Murni, mengajak semua elemen terlibat dalam menekan perilaku korupsi. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, hingga masyarakat lainnya. "Saya mengajak semua masyarakat, media, untuk bisa membantu mengungkap, mengubah menjadi budaya bersih, transparan, dan akuntabel," kata Agus, di kantor harian Republika, beberapa waktu lalu.
Hal tersebut diungkapkan Agus sebagai salah satu komitmen menekan perilaku korupsi jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di samping itu, menurut Agus, yang terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah sikap dari aparat penegak hukum.
Aparat harus tegas dan tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Agus tidak ingin penegak hukum justru melakukan politisasi terhadap kasus korupsi. Agus menilai hal tersebut masih sering terlihat pada beberapa kasus. "Sayangnya dipolitisasi dalam kehidupan politik," kata putra presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. rep: Fauziah Mursid, Rahmat Fajar, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
