Pilgub DKI Rawan Konflik Horizontal

Republika/Rakhmawaty La'lang

JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan hasil penelitian terkait potensi kerawan di setiap daerah terkait pelaksanaan pilkada serentak 2017. Hasilnya, DKI Jakarta masuk kategori 'kerawanan sedang' bersama tiga provinsi lain yakni Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Bangka Belitung.

Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan, indeks kerawanan pemilu (IKP) atau potensi kerawanan Pilkada DKI Jakarta bukan dari aspek penyelenggara, tapi terkait kontestasi. Kendati demikian, hal tersebut bisa berpotensi terjadi konflik horizontal jika tidak diantisipasi dari sekarang.

"Rawannya (Pilkada DKI 2017) bukan dari segi penyelenggara tapi kontestasi. Di situ ada dinamika yang perlu dicermati bersama. Bisa jadi (konflik horizontal) kalau kita tidak mengantisipasi," kata dia di Jakarta, Senin (29/8).

Muhammad mengatakan, penelitian dilakukan di 101 daerah yang melangsungkan pilkada serentak 2017 dan terdiri dari tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota. Penilaian IKP 2017 ini dibedakan dalam tiga kategori kerawanan yakni tinggi, sedang, dan rendah.

Dalam penelitian ini, provinsi yang masuk kerawanan tinggi yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh, dan Banten. Tiga daerah tersebut, menurutnya, sangat rentan dari sisi penyelenggaraannya dan partisipasi pemilihnya. "Dimensi penyelenggaranya, dimensi kontestasinya, dan dimensi partisipasi pemilihnya," katanya.

Ke depannya, daerah rawan tersebut akan terus dilakukan survei yang mendalam agar dapat mencegah sejak dini mengenai ancaman konflik di 101 daerah Indonesia yang menggelar pesta demokrasi. "Tapi, nanti akan disajikan secara data lebih lengkap di setiap pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota," katanya.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, sebanyak empat daerah masuk kerawanan tinggi, 40 daerah rawan sedang, dan 50 daerah rawan rendah.

Sementara, IKP ini mengukur tiga aspek utama dalam penyelenggaraan pilkada. Di antaranya, aspek penyelenggara, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi pemilih. Empat daerah dengan kerawanan tinggi mengancam semua aspek tersebut.

Dia berharap, semua pemangku kepentingan memerhatikan hasil penelitian ini. IKP, menurutnya, adalah pemetaan dini untuk menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak terkait agar potensi buruk bisa dicegah.

"Karena semakin dini kita cegah potensi kerawanan ini, tentu semakin sedikit pelanggaran bisa terjadi," ujar Muhammad.

Namun, Muhammad mengingatkan, semua daerah berpotensi terjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilu. "Tidak ada satupun dari 101 titik itu yang tidak ada potensi kerawanan," ujar dia.

Menanggapi hasil kajian Bawaslu ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap hal ini sebagai peringatan untuk pelaksanaan pilkada lebih baik. "Ada IKP (indeks kerawanan pilkada) dimunculkan bukan untuk memberi penilaian, tapi itu kita petekan sebagai alarm," kata dia.

Menurut mantan panglima ABRI ini, IKP yang dirilis oleh Bawaslu justru baik untuk mendeteksi dari awal potensi kerawanan. Sehingga, kata dia, kemungkinan buruk dalam pelaksanaan pilkada dapat diminimalisasi.

"Jadi sebagai kewaspadaan kita untuk mengeliminasi kerawanan di daerah agar pemilihan sukses dan menghasilkan pemimpin berkualitas," ujar dia. rep: Mas Alamil Huda, ed: Muhammad Hafil

***

Potensi Konflik Pilkada 2017

**Pemilihan Gubernur

* Rawan Konflik Tinggi

- Papua Barat

- Aceh

- Banten

* Rawan Konflik Sedang

- DKI Jakarta

- Sulawesi Barat

- Gorontalo

- Bangka Belitung