JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan, ia masih tetap di partai Demokrat. Hal itu dinyatakan Ruhut menyusul kabar pemecatannya mencuat ke publik sejak Ahad (21/8). "Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sayang sama aku, banyak yang cemburu. Tadi aku ditelepon SBY, minta ketemu di suatu tempat, SBY sangat menghitung semua. Ngobrol dan kemudian diberikan memo oleh bapak," kata Ruhut dalam keterangannya di ruang Fraksi Partai Demokrat, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Pertemuan dengan SBY itu, kata Ruhut, untuk memperjelas informasi simpang siur terhadapnya. Terutama, isu yang menyebutkan bahwa pemecatan anggota Komisi III DPR itu akibat keberpihakannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan itu, SBY memberikan memo dalam sebuah kertas yang berisikan tujuh perintah SBY.
Memo itu berisi, pertama, Ruhut tetap aktif dan kritis di Komisi III DPR, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia juga diminta tetap aktif dalam jabatan di dewan pimpinan pusat (DPP) sebagai koordinator politik, hukum, dan keamanan (polhukam).
Permintaan SBY lainnya adalah, Luhut mengimplementasikan sikap politik Demokrat yang bersifat tidak memihak (nonblok) dan tidak masuk koalisi partai manapun. "Kami tetap penyeimbang berada di tengah. Dukung kebijakan yang tepat dan prorakyat. Yang baik dukung, kalau ada sesuatu kritisi dengan solusi," ucap Ruhut.
Memo keempat, menyangkut isu politik yang sangat sensitif, Ruhut harus lebih memahami posisi Demokrat dan lebih aktif. Kelima, berkaitan dengan penataan kembali struktur kepengurusan DPP, tim juru bicara dipimpin langsung oleh SBY. Selanjutnya, Ruhut diminta lebih fokus melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan di atas. "Terakhir, untuk dilaksanakan dan sukses selalu. TTD SBY," kata dia menjelaskan.
Ruhut menilai, pemecatannya dari jabatan juru bicara (jubir) partai karena ada pihak-pihak yang tak suka dengannya. Bahkan, Ruhut menyebutkan, ketidaksukaan pihak tertentu itu terkait dengan pernyataannya soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana. "Waktu Putu tertangkap tangan, gua ini juru bicara, gua ini antikorupsi. Statement aku, Putu dipecat. Amir Syamsudin dkk marah, bikin pertemuan aku koordinator nggak diundang," kata Ruhut menjelaskan.
Akibat pernyataan kerasnya itu, Ruhut mengatakan, orang-orang yang tidak suka dengannya melapor ke SBY. Namun, saat itu petinggi Demokrat belum percaya atas OTT Putu. Setelah KPK melakukan konferensi pers membenarkan penangkapan Putu, ia mengatakan petinggi tersebut langsung diam. "Rusak kan partai kalau gitu. Sedangkan, partai kita mengatakan tidak pada korupsi. Dikait-kaitinlah yang lain, termasuk gua dukung Jokowi. Eh, sorry aja menang," ucap dia.
Bahkan, Ruhut mengklaim pemecatannya tersebut dikaitkan pula dengan pembelaannya terhadap mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Arcandra Tahar dan anggota paskibraka Gloria Natapradja. Padahal, ia menilai kedua sosok tersebut merupakan orang hebat. "Pak SBY selalu singgung mengenai jubir. Aku bilang, aku beban Pak jadi jubir harus bela-bela orang yang salah. Kalau gua, salah ya salah, benar ya benar."
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, sebagai jubir partai, Ruhut kerap menyampaikan pendapat pribadi ke publik terkait dengan Pilkada DKI 2017. Ruhut berkali-kali menyatakan dukungannya terhadap Ahok untuk maju sebagai cagub DKI. Padahal, Agus menegaskan, hingga saat ini Partai Demokrat belum memutuskan siapa calon yang akan diusung.
"Apa yang disampaikan, itu komentar pribadi bukan dari Demokrat. Kalau ada yang berseberangan, masih dalam diskusi," kata Agus, Senin (22/8). Dengan begitu, apa yang disampaikan oleh Ruhut terkait dengan dukungannya terhadap Ahok merupakan tanggung jawab pribadi. Meski demikian, Agus menyatakan, belum tahu detail mengenai pemecatan Ruhut sebagai jubir karena dia baru saja kembali dari kunjungannya ke Semarang, Jawa Tengah. rep: Eko Supriyadi, ed: Andri Saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
